Preview Road to IDF: Sorong Memantik Peluang Masa Depan Inklusif di Indonesia Timur

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) akan menyelenggarakan Road to Indonesia Development Forum (IDF) di Sorong, Papua Barat pada 24 April 2019. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan solusi pembangunan untuk Indonesia timur yang sejalan dengan tema IDF 2019 “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif”. 

“Penyediaan lapangan kerja, perbaikan iklim investasi dan penciptaan kegiatan ekonomi yang inklusif menjadi penting agar bonus demografi dapat menjadi mesin penggerak pembangunan negara,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat meluncurkan IDF 2019, akhir Januari lalu. 

Salah satu cara untuk mendorong penciptaan lapangan kerja ialah dengan memperbaiki iklim investasi. Dikutip dari website resmi Bappenas, ada empat kebijakan yang perlu dilakukan dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia timur yakni: pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat; transportasi melalui angkutan laut, darat dan udara; pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); mempermudah regulasi.

Empat strategi ini tak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Misalnya, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumba di Nusa Tenggara Barat yang mulai diminati investor karena berhasil mengembangkan potensi dan mempermudah regulasi. Investor yang masuk ke wilayahnya bergerak di bidang pertanian, industri, perdagangan, energi panas bumi, dan pariwisata. 

Setelah memperbaiki iklim investasi, pemerintah berupaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Peraturan Presiden No 17 Tahun 2019 merupakan salah satu komitmen pemerintah pusat yang memberi akses besar bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Dikutip dari Papuakini, Perpres ini mengubah nominal proyek yang bisa dikerjakan dengan mekanisme pengadaan langsung, yaitu sampai dengan Rp1 miliar. Dibanding peraturan sebelumnya, Perpres 84 Tahun 2012, jumlah maksimal proyek yang bisa melalui mekanisme penunjukan langsung di Papua Barat adalah Rp500 juta, dan Rp1 M di sejumlah kabupaten di Papua.

Perpres 17 Tahun 2019 juga menyatakan pekerjaan dengan nilai Rp1 hingga 2,5 M dilelang terbatas yang hanya diikuti pengusaha OAP. Perpres baru ini juga memberikan pekerjaan perencanaan dengan nominal hingga Rp200 juta pada pengusaha OAP.

Aturan ini menjadi pemantik bagi pelaku bisnis dari wilayah Indonesia Timur. Langkah pemberdayaan UMKM kian mudah setelah masyarakat terlibat langsung. Seperti yang dilakukan oleh Kitong Bisa lewat jasa inkubasi kewirausahaan, pelatihan, pendampingan, dan akses pasar untuk UMKM di Papua. 

Tak hanya itu, Kitong Bisa juga melakukan usaha sosial dengan fokus pada pemberdayaan pemuda dan perempuan di Indonesia timur. Lewat Kitong Shop (KITOS), berbagai produk etnik buatan UMKM Papua bisa dijual dengan harga yang kompetitif. 

Cara serupa dilakukan oleh Esther Wanimbo dari Kampung Karubaga Tolikara, Papua. Dia mengajak mama-mama belajar membuat noken, tas khas Papua, dan memasarkan produk mereka. Tak hanya mengajari berbisnis, Esther juga membantu para perempuan Papua membaca, menulis, dan berhitung agar bisa mengelola bisnis dan ekonomi keluarga. 

Mencari solusi dari masalah kemiskinan dan lapangan kerja Indonesia timur menjadi salah satu alasan Road to IDF digelar di Sorong. Seminar regional ini akan mempertemukan pelaku praktik baik seperti Esther Wanimbo dari Kelompok Pembuat Noken Papua dan Pendiri Kitong Bisa Enterprise Gracia Billy Mambrasar dengan pemangku kebijakan daerah dan pusat. 

Adapun narasumber lain dari pemerintah pusat dan daerah adalah Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra; Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Bima Sulistya; dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Marthem Ngailu Toni. Chairperson Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Fitrian  Ardiansyah. 
Masukan dari Road to IDF Sorong akan dibawa ke puncak acara IDF 2019 yang akan digelar pada 22-23 Juli 2019. Rumusan dan rekomendasi dari IDF 2019 akan menjadi bahan masukan untuk menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk penciptaan lapangan kerja 10 tahun ke depan. 

Apa idemu untuk peluang kerja masa depan dan pembangunan inklusif bagi Indonesia timur? Ayo kirimkan idemu dan ikut diskusi di Road to IDF 2019!