Ekonomi Kerakyatan Lewat PRO-SUER,

November 08, 2018

Afrianto Nurdin saat menjadi pembicara di Pasar Ide, Indonesia Development Forum 2018 (11/07/2018)

PRO-SUER, kata ini memang asing di telinga. Tapi ketika kita mendengar istilah ‘ekonomi kerakyatan’, mayoritas pasti akan sepakat bahwa itu bisa menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi rakyat. PRO-SUER yang dirancang oleh pemuda asal Palopo, Sulawesi Tengah, Afrianto Nurdin ini menjadi tawaran program terencana untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.

“PRO-SUER adalah Program Penyediaan Sarana Usaha Ekonomi Rakyat,” kata Afri saat menjadi pembicara di Indonesia Development Forum 2018, Rabu, 11 Juli 2018 lalu.

PRO-SUER berorientasi pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan diperkuat Community Learning Center dan Rumah Usaha Bersama. Program ini berupaya menumbuh kembangkan usaha baru dan kreativitas masyarakat serta membaca kebutuhan pasar. Di Community Learning Center, masyarakat akan didamping dan dilatih terkait pemetaan, kelembagaan, cara mengakses program strategis pemerintah, terkait produk, membaca pasar, dan evaluasi.

Dalam PRO-SUER, masyarakatlah yang berinisitif dan menjadi sumber aspirasi  mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program. Sementara pemerintah menjadi katalisator yang mengakselerasi setiap kegiatan yang sudah dirumuskan bersama masyarakat. Dengan demikian, kata Afri, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan rakyatnya dalam hal layanan usaha.

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan Rumah Usaha Bersama dapat digunakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dan sumber-sumber ekonomi baik wilayahnya sendiri maupun daerah tetangga. Mereka mesti mewadahi inisiatif dan aspirasi masyarakat terkait kegiatan usaha. Hasil akhirnya, produk unggulan yang dapat dipasarkan di berbagai tempat sehingga terjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Ide dan inovasi Afrianto terkait PRO-SUER ini mulai diimplementasikan di skala desa dan kegiatan kemasyarakatan seperti Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara dan Desa Battang Barat Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di desa-desa tersebut, masyarakat telah melakukan pemetaan wilayah, sosial, ekonomi, dan pemangku kepentingan untuk mendukung strategi pembangunan ekonomi kerakyatan. Ke depan, Afrianto ingin program ini bisa diimplementasikan di tingkat Kabupaten/Kota.

Setelah pulang dari IDF 2018, Afrianti diundang oleh sejumlah pemerintah daerah untuk menyampaikan inovasi sistem pembangunan daerah melalui PRO-SUER. Tak hanya kampung halamannya, dia diundang sebagai pembicara sebelum Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebelum menyusun Rencana Pembangunan Menengah Daerah.

“Untuk implementasinya atau dimasukkan dalam program pemerintah daerah memang belum ke sana, mungkin faktor ketiadaan alokasi,” ujar Afrianto saat dihubungi awal November 2018 kemarin. Namun dia berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan PRO-SUER yang telah dia gagas.

Ide Penyempurnaan dari Indonesia Development Forum 2018

Afrianto menjadi salah satu pembicara di Indonesia Development Forum 2018. Forum yang dihelat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative ini banyak memberikan masukan bagi perbaikan PRO-SUER ke depan.

“Salah satu pembicara di sesi saya memaparkan tentang penggunaan etnografi ketika memberdayakan UMKM. Ini menarik untuk dimasukkan dalam program PRO-SUER,” ujar Afrianto.  Dia juga berencana menerjemahkan PRO-SUER dalam bentuk aplikasi digital.

Tak hanya itu, Afrianto juga menjalin komunikasi dengan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pada awal Oktober lalu. Ada dua agenda pertemuan antara Afrianto dengan Bupati Indah. Pertama, ia memberikan buku berjudul ‘Paradoks Reformasi, Suatu Gugatan dan Refleksi’ kepada Indah karena telah memberi prolog pada karyanya. Kedua, pertemuan itu membicarakan beberapa inovasi di bidang layanan publik seusai pertemuannya di IDF 2018.

“Di mana kami berdua hadir menjadi pembicara,” tuturnya.

Mereka berdua saling membagikan pengalamannya terkait pembangunan daerah. Pemda Luwu Utara, kata Afrianto, telah melakukan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Sebaliknya, dia juga memberi masukan kepada Luwu Utara terkait pengembangan kapasitas UMKM. Misalnya, pemetaan pemangku kepentingan dan UMKM sehingga pemerintah daerah bisa memahami potensi yang tepat untuk dikembangkan di masyarakat.

Ide perbaikan lain muncul dari sesama pegiat masyarakat yakni Gerakan Masyarakat Peduli Perempuan Lumajang (Gemapalu). Dari organisasi ini, Afrianto belajar mengenai credit union atau koperasi kredit yang merupakan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok miskin. Dia akan mengadaptasinya ke dalam PRO-SUER.

PRO-SUER menjadi salah satu program ekonomi kerakyatan yang mendorong masyarakat dan pemerintah daerah belajar bersama-sama sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi secara meluas dan merata. Indonesia Development Forum mendukung inovasi dan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan dan praktik baik, seperti ekonomi kerakyatan dengan menggunakan PRO-SUER.**