Best Paper: Inovasi Daerah Tercipta dari Transparansi

October 08, 2018

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyerahkan penghargaan Best Paper kepada staff Kementerian Keuangan Adyawarman di Indonesia Development Forum 2018

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antardaerah. Banyak daerah yang telah melaksanakan inovasi pelayanan dan menerapkan praktik manajemen publik yang baik (Bunnel, et al., 2013), namun ada juga yang memiliki kinerja dan tata kelola pemerintahan buruk (Rosser, et al., 2011). Ini menunjukkan inovasi publik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah saat menghadapi situasi kompleks seperti keterbatasan keuangan, defisit legitimasi dan masalah “wicked problem” yang membawa potensi konflik sosial, termasuk kesenjangan dan kemiskinan.

Mengatasi  dilema tersebut, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai penjabaran dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini bertujuan mendorong daerah untuk lebih mengembangkan inovasi dan memberikan kepastian hukum jika terjadi kegagalan. Singkatnya, ide dan inovasi baru dapat diusulkan oleh berbagai aktor, termasuk kepala daerah, birokrat, anggota DPRD, pihak swasta, penggiat LSM dan masyarakat. Setelah mempertimbangkan kelayakannya, pemerintah daerah mengajukan gagasan tersebut kepada DPRD untuk membahas pengaturan pelaksanaan ke dalam Peraturan Daerah, termasuk penyediaan dana dan mekanisme akuntabilitasnya.

Berbagai kisah sukses memperlihatkan semangat otonomi daerah dan reformasi birokrasi telah mendorong banyak Kepala Daerah untuk menerapkan inovasi pelayanan dasar (seperti program kesehatan dan pendidikan murah) dan pelayanan terpadu (one stop service) untuk pengurusan dokumen kependudukan dan perijinan. Meski inovasi pelayanan (service) dan proses (administrative and technology) berperan penting namun keduanya belum mencukupi untuk menjamin pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang inklusif. Karena itu diperlukan mekanisme baru yang mengedepankan pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dikenal sebagai inovasi tata kelola (governance).

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil berperan penting dalam menghimpun sumber daya tambahan dan menerjemahkan ide segar dari akar rumput. Alhasil, kebijakan yang dibuat lebih membumi, menjamin akses, dan pemerataan manfaat pelayanan publik. Selain itu kolaborasi dengan masyarakat akan meminimalkan resistensi serta meningkatkan kepercayaan dan kepemilikan publik terhadap gagasan kebijakan. Singkat kata, kolaborasi akan meningkatkan capaian tujuan dan mengurangi biaya (achieve more with less) yang merupakan prinsip dasar dari inovasi.

Staf Kementerian Sekretariat Negara Adyawarman meneliti tentang kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan studi kasus penanganan pengaduan masyarakat (UPKP2) dan penyelenggaraan Pameran Anggaran di Kabupaten Batang. Dengan makalah yang berjudul  Seeking Governance Innovations in a Decentralised Indonesia: The Case of Public Complaint Handling and Budget Festival in Batang Regency, kandidat doktor kebijakan publik dari University of Canberra Australia ini berhasil meraih Best Paper di Indonesia Development Forum 2018.

Mencipta Birokrasi yang Transparan

Komunikasi intensif antara Bupati Yoyok Riyo dan Wakil Bupati Sutadi (2012-2017) dengan masyarakat sipil sejak periode pencalonan, membuat penggiat LSM setempat --seperti Omah Tani, Lakpesdam NU, Laskar Batang, Omah Rakyat, Pekka-- memiliki akses luas untuk mengusulkan kebijakan baru yang lebih progresif, responsif, dan transparan. Para penggiat LSM mendukung program anti-korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang dicanangkan oleh Bupati Yoyok di bawah tagline "Birokrasi Bersih, Ekonomi Bangkit". Dukungan tersebut dilakukan secara independen tanpa ada pretensi imbalan materi.

Sebagai kepala daerah yang baru terpilih, Bupati Yoyok menyadari bahwa Batang memiliki anggaran yang terbatas dan korupsi merupakan penyebab buruknya penyediaan layanan publik dan penghambat pembangunan daerah. Lantas kemudian, bupati ini mengambil sejumlah langkah perbaikan.

Langkah pertamanya adalah mencanangkan zona anti-korupsi untuk memastikan setiap pengeluaran APBD dibelanjakan dengan benar tanpa mark-up, suap, dan kick-back. Dia juga mengedarkan surat anti-gratifikasi yang memerintahkan aparat pemerintah daerah untuk mengabaikan permintaan yang mengatas-namakan dirinya, keluarga dan tim suksesnya. Selain itu semua pejabat daerah juga diminta menandatangani pakta integritas yang menolak praktek korupsi, termasuk para kontraktor yang telah memenangkan tender melalui mekanisme e-procurement.

Di sisi lain, Yoyok membentuk Unit Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (UPKP2) melalui Peraturan Bupati No. 90/2012. Kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat, professional dan birokrasi. Ini menjadi bentuk nyata kolaborasi  membantu masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan untuk mewujudkan pelayanan prima.

UPKP2 berperan menjadi pendamping masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara mudah, transparan, dan tanpa diskriminasi. Pada saat yang sama, UPKP2 membangun relasi kesetaraan dan kemitraan dengan birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Tidak jarang UPKP2 membantu meluruskan dan menyampaikan sistem prosedur serta standar pelayanan yang berlaku kepada masyarakat. Bahkan UPKP2 membantu instansi teradu dari tekanan pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan illegal, seperti upaya pemerasan.

Sementara itu pelaksanaan Pameran Anggaran yang dimulai pada tahun 2014 membuahkan hasil yang gemilang. Kegiatan ini tak hanya menjadi yang pertama di Kabupaten Batang, tetapi juga di Indonesia. Kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan bersama dengan berbagai komponen masyarakat di Batang.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mempelajari, memantau dan bertanya mengenai alokasi anggaran APBD, serta fokus rinci, lokus dan penerima manfaat dari setiap program. Setiap organisasi perangkat daerah di Batang menyajikan informasi tentang program dan anggaran mereka di tahun berjalan, serta pencapaian di tahun sebelumnya, termasuk penjelasan atas program kegiatan yang tidak tercapai. Anggaran operasional dari Bupati dan Wakil Bupati, termasuk besaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah juga terpampang.

Inisiatif Pameran Anggaran ini meningkatkan popularitas Batang dari daerah yang kurang dikenal secara nasional menjadi daerah yang mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan dari pemerintah pusat, pemda lainnya, serta masyarakat sipil. Prestasi ini meyakinkan konsorsium LSM anti-korupsi untuk menganugerahkan Bung Hatta Anti-Corruption Award kepada Bupati Yoyok pada tahun 2015. Begitu pula Menteri PAN dan RB yang memberikan penghargaan Inovator Pelayanan Publik kepada Kabupaten Batang pada tahun 2016.

Kasus di Batang ini membuktikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran telah menghasilkan efisiensi dan kenaikan PAD, perbaikan penataan kawasan, seperti wilayah alun-alun Kabupaten dan Kecamatan, serta revitalisasi pasar tradisional. Batang patut menjadi teladan bagi daerah lain terkait pelayanan publik.

Akhir kata, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Kearifan lokal yang dimiliki oleh semua daerah  merupakan potensi besar untuk mengembangkan public social partnership dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, partisipasi dan keperdulian sektor swasta yang semakin meningkat dalam skema public private social partnership (seperti CSR) dapat diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan program pembangunan secara inklusif.**