Indonesia Luncurkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di IDF 2018

August 01, 2018

Ada yang menarik saat mencermati Provinsi Sulaawesi Selatan. Meski petumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, nyatanya belum menunjukkan pembangunan inklusif yang baik. Bagi hasil manufaktur terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) masih rendah, persentase pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu masih rendah, dan tingkat ketimpangan masih tinggi.

"Jadi, bagaimana mengukur pembangunan inklusif yang benar? Apa indikatornya? Indeks sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro sebelum menutup perhelatan Indonesia Development Forum 2018 pada Rabu 11 Juli 2018.

Indonesia Development Forum menjadi salah satu upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif lewat pertemuan yang berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Bertajuk  “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar-Wilayah di Seluruh Nusantara”, hasil IDF 2018 akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. IDF 2018 menjadi momen Peluncuran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan ditandai penekanan tombol oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Bidang Sinergi Ekonomi Bidang Pembiayaan Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur the SMERU Research Institute, Dr. Asep Suryahadi.

Selama ini, kata Menteri Bambang, belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional. Organisasi internasional pun memiliki konsep yang berbeda-beda terkait pembangunan inklusif.

Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Sementara menurut pengertian dari Bank Dunia, pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif.

Indeks pembangunan inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional dirasa Bambang kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonsia secara spesifik. Misalnya tidak fokus pada isu ketimpangan gender, wilayah, dan pendapatan.

"Karena itulah, Indonesia perlu menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tersendiri," kata Bambang.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia diharapkan dapat membandingkan tingkat inklusivitas sampai kabupaten/kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat. Selama ini, Bambang mengatakan indeks pembangunan inklusif di tingkat nasional (2011-2017) hanya melihat sampai provinsi saja.

Indikator terdiri dari tiga pilar yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. DKI Jakarta menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan paling bagus dibanding wilayah lain. Namun bila dilihat dari perluasan akses dan kesempatan, Yogyakarta masih yang terbaik.

Ke depan, ujar Bambang, pemerintah akan menyusun  pedoman instrumen pengukuran yang lebih pasti mengenai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Pemerintah juga akan mengembangkan indeks pembangunan hingga tingkat kabupaten/kota.

Indonesia Development Forum (IDF) menjadi sarana masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Forum yang digelar oleh Bappenas dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative ini selalu mempunyai tema yang berkaitan dengan pembangunan inklusif. Bila pada 2017 dan 2018 fokus mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan antar-individu dan antar-wilayah, IDF 2019 akan fokus dalam upaya mengurangi pengangguran.**