Gotong Royong Kabupaten Rebut Tantangan Menggoda Pasar Global

July 30, 2018

Tampak pembicara Executive Dialogue and Busines Matching Forum Apkasi. (Kiri-Kanan) Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Commercial Manager for Government to Government Partnerships Office Melany Tedja, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi , , Direktur Pengembangan Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal Alma Kalma.

Indonesia berhasil mengekspor 5 ribu ton daging domba per bulan ke Malaysia. Berjalan setahun, sebanyak 60 ribu ton daging  senilai Rp 108 miliar  itu bisa dipenuhi oleh para peternak di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur seperti Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo, dan Situbondo.

"Peternakan domba di wilayah Jawa Timur baru mencapai 10 kabupaten. Namun, kami akan terus mendorong perluasan produksi di bidang pertanian dan peternakan," kata Asisten II Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin, seperti yang dikutip dari Katadata.co.id,  akhir Juni 2018 lalu.

Tekad pemerintah Jawa Timur ini masuk akal. Musababnya, pemerintah Malaysia membuka kuota impor domba sebanyak 40 ribu ton per bulan. Sementara Indonesia hanya mampu memenuhi seperdelapan saja. Jumlah ekspor ditargetkan meningkat menjadi 100 ribu ton di tahun kedua.

Pertanian dan peternakan  memang merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Timur yang pada 2017 mencapai Rp 2.015 triliun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB Jawa Timur pada tahun lalu mencapai sekitar Rp 700 triliun, di bawah perdagangan dan industri. Ekspor ke luar negeri tentu tak hanya meningkatkan PDB Jawa Timur melainkan juga memicu kesejahteraan peternak dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi potensi masing-masing daerah di Indonesia inilah, Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mengutamakan pelayanan  terhadap investor yang berorientasi ekspor. Menurut Presiden Jokowi, investasi dan ekspor merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

Izin investasi dan ekspor yang cepat akan membuka kran ekonomi di daerah-daerah. Menurut Presiden, kini sudah bukan zamannya lagi mengurus perizinan hingga berminggu-minggu apalagi bertahun-tahun.

"Pemerintah pusat telah membuat Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Rencananya sistem itu dalam minggu-minggu ini akan diluncurkan," kata Jokowi saat memberi sambutan di Rapat Kerja Nasional ke 11, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), seperti yang disebarkan melalui siaran pers, Jumat, 6 Juli 2018.

Potensi ekspor komoditas unggulan daerah dibenarkan oleh Bupati Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Najmul Akhyar yang juga Koordinator Regional Bali, NTB, NTT Apkasi. Sayangnya, ujar dia, banyak daerah yang bermasalah dalam hal konektivitas sehingga potensi belum terolah dengan baik.

Konektivitas yang dimaksud Akhyar tak hanya infrastruktur penghubung saja, tetapi kerja sama antar-daerah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian masing-masing. Dia mencontohkan masalah logistik potensi pariwisata di daerahnya yang dapat diatasi ketika bekerja sama dengan daerah lain.

Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mempunyai potensi pariwisata dengan jumlah kunjungan bisa mencapai 15.000 orang per hari hanya untuk satu obyek wisata saja. Hanya untuk kebutuhan telur di tempat makan satu area wisata saja, Lombok Utara memerlukan pasokan sebanyak 20.000-30.000 per butir setiap hari.

"Untuk telur saja, kami membutuhkan banyak pasokan dari daerah lain," ujar Akhyar saat membuka Executive Dialogue and Busines Matching Forum Apkasi bertajuk “Meningkatkan Daya Saing Daerah dalam Merebut Pasar Global” pada Jumat, 6 Juli 2018.

Karena itulah, Akhyar mengajak seluruh pemerintah daerah untuk saling bergotong royong dan bersinergi mengembangkan potensi masing-masing. Selama ini, ucapnya, kekurangan daerah adalah hanya mengandalkan program-program pembangunan dari pusat.

"Kalau seluruh daerah bisa digerakkan maka kemajuan daerah menjadi kemajuan di Indonesia. Pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari Jakarta saja," tutur Akhyar.

Pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia memang menjadi kunci mengatasi kesenjangan di nusantara.  Solusi semacam inilah juga yang dipaparkan di Indonesia Development Forum 2018 pada 10-11 Juli 2018. Indonesia Development Forum 2018 digagas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative. IDF 2018 mempunyai tema besar “Pathways to Tackle Regional Disaprities Across The Archipelago”.

IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan, berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Lewat IDF 2018. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga telah meluncurkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif saat IDF 2018 yang bisa digunakan pemerintah daerah sebagai tolok ukur dalam pembangunannya.

Manisnya Tawaran Ekspor dan Investor Negara Lain

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi mengatakan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Rusia mengalami kemajuan pesat. Neraca perdagangan dari hubungan ini berdampak surplus bagi negara ini.

Dia menjelaskan total nilai perdagangan Indonesia – Rusia periode Januari – November 2017 sebesar US$.3.27 miliar. Jumlah ini naik 25.2 persen dibanding 2016, yang tercatat sebesar US$.2.6 miliar. Perdagangan Indonesia ke Rusia pada 2017 surplus US$.1.69 miliar. Kondisi yang sama juga terjadi pada 2016, yang mengalami surplus US$.1.8 miliar.      

Sepanjang Januari sampai November 2017, ekspor Indonesia ke Rusia naik 24.5 persen. Ekspor tertinggi adalah minyak kelapa sawit, karet, kopi, teh, cokelat dan tekstil. Sebaliknya, Rusia mengekspor gandum dan potasium ke Indonesia. Rusia merupakan salah satu produsen gandum terbaik di dunia.

Jumlah wisatawan asing dari Rusia mengalami peningkatan tertinggi dibanding negara lain, sekitar 37 persen. Sayangnya, ujar Wahid, mayoritas mereka hanya mengetahui Bali sebagai lokasi menarik di Indonesia. Sebab itu, Wahid mengajak para pemerintah daerah untuk mempromosikan dan memasarkan produknya ke Rusia karena potensinya masih terkembang luas.

"Minat Rusia untuk berinvestasi besar. Festival Indonesia di Moskow tahun 2017 lalu berhasil mendatangkan 91.000 pengunjung dan 360 pengusaha yang akhirnya bekerja sama dengan pengusaha kita," ujar Wahid saat mengisi Executive Dialogue and Business Matching Forum Apkasi.

Wahid menargetkan 120 ribu pengunjung dan 500-an pengusaha hadir di Festival Indonesia di Moskow Agustus 2018 mendatang. Pasar ini tentunya menjadi tantangan yang gurih bagi kepala daerah yang memasarkan produknya dan menarik investor ke wilayahnya.

Beda Rusia, lain pula Selandia Baru. Commercial Manager for Government to Government Partnerships Office, Melany Tedja mengatakan Selandia Baru sangat terbuka bekerja sama dengan kabupatan/kota di Indonesia. Kerjasama ini terutama terkait kebutuhan pertanian dan perternakan di Selandia Baru.

Memenuhi kebutuhan untuk Selandia Baru, Melany menyarankan para kepala daerah untuk mendorong dalam bentuk koperasi atau mengkoordinasikan usaha mikro kecil menengah di daerah. Dia juga menawarkan kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas koperasi dan pembentukan innovation network di simpul-simpul petani, peternak, atau pengusaha kecil di daerah, mencontoh Selandia Baru.

"Sebanyak 98 persen pengusaha di Selandia Baru adalah UMKM. Fonterra, perusahaan terbesar di Selandia Baru, bentuknya adalah koperasi," kata Melany.

Dengan peningkatan kapasitas koperasi dan petani/peternak di daerah Indonesia, Melany berharap para pengusaha kecil ini mempunyai keahlian menguasai pasar dan membuat rencana bisnis yang saling menguntungkan.

Bupati Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Najmul Akhyar mengatakan permintaan lain juga muncul dari Turki.  Permintaan cokelat dan kopi dari Turki begitu tinggi karena kebiasaan minum di kafe sudah menjadi budaya di sana meski tak punya lahan cokelat dan kopi sendiri. Inilah yang disebut Najmul sebagai keahlian memahami pasar sebelum menawarkan potensi.

"Kawan-kawan Bupati, kalau tak bisa dipenuhi sendiri (permintaan ekspor), ayo kita penuhi bersama-sama! Pasar pasti ada," kata Najmul.

Menyikapi tantangan yang menggoda ini, Direktur Pengembangan Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Alma Kalma menyarankan sejumlah langkah yang harus diambil oleh para bupati di luar mempermudah izin investasi. Pertama, ujar Alma, pemerintah daerah mesti memetakan potensi-potensi terbaik yang dimiliki.

Alma tak menyarankan Pemda menawarkan semua potensi yang dimiliki, melainkan fokus di komoditas terbaik, maksimal tiga. Banyaknya potensi yang ditawarkan kepada investor atau importir dari negara lain membuat promosi menjadi tak maksimal. Padahal pemerintah daerah harus mengemas potensi unggulan semenarik mungkin pada waktu yang terbatas agar investor tertarik. Setelah komoditas yang ditawarkan berhasil, barulah pemda menawarkan potensi yang lain.

Kedua, ujar Alma, pemerintah daerah perlu menawarkan insentif kepada calon investor. Misalnya, berupa bantuan pemetaan lahan atau jaminan bebas pungutan, serta kerja sama yang cepat dan transparan.  Alma yakin banyak investor atau importir yang tertarik membuka usaha atau membeli produk unggulan daerah.

"Jadi, yang harus dipikirkan bagaimana menarik investor, bagaimana mereka merasa nyaman berinvestasi, dan bagaimana agar investor mengajak temannya berinvestasi," kata Alma.

Alma menyarankan pemerintah daerah tak ragu membuka jalan masuknya investor. Dengan investasi, Alma mengatakan kegiatan ekonomi di daerah berkembang sehingga memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hasilnya, kesenjangan di daerah-daerah bisa diatasi.**