Best Paper: UMKM Gaptek Tetap Bisa Gunakan FinTech

Dengan jaringan internet yang minim, gawai yang terbatas, dan kemampuan menggunakan teknologi yang kurang, UMKM ternyata bisa menggunakan fintech sehingga mendukung keperluan bisnis mereka.

Di Indonesia, financial technolgy  berpotensi besar digunakan secara luas karena penetrasi pengguna internet mencapai 140 juta. Dari angka ini, 93 persen di antaranya memiliki perangkat telepon pintar maupun tablet (APJII 2017). Namun di sisi lain, teknologi pembayaran digital ini belum diminati oleh masyarakat Indonesia, terlihat dari hasil survey Bank Indonesia pada 2013 yang menunjukan bahwa 99,4% transaksi eceran masih menggunakan uang tunai.

Berbeda dengan cara konvensional, teknologi finansial dianggap lebih aman, lebih cepat, dan praktis karena tak perlu membawa uang tunai.  Ditambah dengan keuntungan pengelolaan yang transparan dan transaksi yang dapat melintasi batas wilayah, pembayaran digital ini memberikan keunggulan bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Peneliti dari Pusat Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nika Pranata, melakukan penelitian terkait penggunaan FinTech bagi UMKM di Nusa Tenggara Barat dan Bali. Makalah yang menjadi salah satu pemenang Best Paper di Indonesia Development Forum 2018 ini memilih lokasi tersebut karena menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian. Sebanyak 46 responden yang diwawancarai telah menggunakan teknologi finansial sebagai salah satu bentuk transaksi keuangan dengan pelanggan. 

Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terdapat suatu Koperasi i bernama ‘Wira Singa’ yang memperkenalkan penggunaan pembayaran digital kepada para anggotanya dan masyarakat sekitar. Anggotanya mayoritas pedagang kecil dan petani. Mereka menggunakan E-Cash sebagai alat pembayaran. Menariknya, para anggota ini tidak semua mempunyai jaringan internet yang baik atau pun telepon pintar. Mayoritas mereka masih menggunakan ponsel biasa yang hanya bisa digunakan untuk menelepon dan mengirim sms tanpa paket data internet.  Namun dengan E-cash, mereka bisa melakukan pembayaran digital dengan berbagai keterbatasan tersebut.

Para anggota Wira Singa yang menggunakan Fintech ini mendapat dampak positif bagi usahanya. Pertama, transaksi pembelian dan penjualan di koperasi dapat dilakukan dengan cepat. Kedua, pembukuran transaksi lebih rapi. Ketiga, koperasi mendapatkan penghasilan tambahan Karena dari setiap transaksi yang dilakukan oleh anggotanya, koperasi menerima komisi Rp 1000 dari E-Cash .

Berbeda di Lombok Barat, di Bali, terdapat suatu start- up di Bali bernama Small Medium Enterprise Sale System (SMESS) yang mengenalkan pembayaran digital untuk turis dari Tiongkok. Sekitar 100 pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Bali yang terdiri dari hotel, restoran, toko telah menggunakan SMESS. Aplikasi ini merupakan sistem pengelolaan penjualan (kasir online) yang digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Menariknya, aplikasi ini telah terintegrasi dengan wechat pay sehingga turis Tiongkok bisa melakukan pembelian dan pembayaran di outlet-outlet pengguna SMESS.

Nyatanya, penggunaan SMESS ini memberikan manfaat bagi pedagang di Bali dan wisawatan tiongkok. Penambahan fasilitas digital payment ini akan menarik lebih banyak wisatawan Tiongkok yang terbiasa menggunakan transaksi digital dan minim uang tunai. Daftar pedagang yang menerima pembayaran digital ini ditampilkan oleh aplikasi sehingga mudah ditemukan konsumen. Di sisi lain,  pedagang memperoleh tambahan penghasilan karena mereka mendapatkan bonus 1%  di akhir bulan dari transaksi yang menggunakan wechat pay.

Gagu Karena Ragu

Adanya E-Cash yang bekerjasama dengan Koperasi Wira Singa NTB menujukan bahwa teknologi keuangan dapat bersifat inklusif dan manfaatnya dapat diperoleh oleh mereka yang terpinggirkan baik dalam hal geografis dan kemampuan teknologi. Tanpa smartphone, akses internet, dan kemampuan teknologi, mereka dapat menikmati transaksi pembayaran yang lebih baik dengan menggunakan platform E-Cash. Sedangkan kasus kemitraan pedagang lokal dengan SMESS dan Cina wechat pay di Bali, menunjukan bahwa layanan pembayaran digitalmemiliki dampak positif bagi UMKM.

Meski demikian, bukan berarti penggunaan digital payment berjalan mulus bagi UMKM daerah. Masih banyak anggota Wira Singa yang ragu mengenai keamanan uang mereka. Alhasil pengurus koperasi menyediakan rekaman ganda berupa catatan manual transaksi. Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip efisiensi pembayaran digital karena hasil rekaman manual ini menjadi lebih memakan waktu dan tidak nyaman bagi kedua belah pihak.

Mereka juga merasa terbebani oleh biaya SMS saat menyelesaikan transaksi pembayaran mereka. Ditambah ketidakstabilan jaringan seluler dan internet, transaksi mereka sering tertunda. Tantangan terbesarnya adalah, meskipun mereka mengaku banyak menerima manfaat dari pembayaran digital, namun mayoritas responden lebih memilih transaksi dengan menggunakan uang tunai dibandingkan dengan pembayaran digital.  Artinya, terdapat suatu masalah baik dari sisi teknis maupun non-teknis seperti pemahaman mereka yang belum menyeluruh terkait konsep dan mekanisme pembayaran digital.

Mengatasi berbagai tantangan UMKM dalam menggunakan FinTech tersebut, diperlukan sejumlah terobosan. Pertama, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan lokal yang memahami budaya dan karakteristik setempat. Kedua, untuk mempercepat penetrasi pembayaran digital dan inklusi keuangan, pemerintah perlu memberikan mandat khusus untuk platform yang banyak digunakan masyarakat Indonesia dan menyediakan pembayaran digital.  Misalnya adalah T-Cash dari  Telkomsel, perusahaan plat merah yang memiliki pelanggan seluler terbesar. BUMN ini bisa mendistribusikan bantuan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan menggunakan platform pembayaran digital mereka.

Ketiga, pemerintah daerah perlu bermitra dengan penyedia FinTech untuk memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pembayaran digital kepada UMKM. Keempat, untuk mengatasi masalah biaya SMS, sebaiknya E-Cash melakukan kemitraan dengan operator seluler sehingga biaya dapat dihapuskan atau minimal dipermurah. Kelima, biaya transfer dan administrasi perlu dihilangkan/diturunkan saat UMKM melakukan top up.

Keenam, pemerintah dan otoritas pembayaran digital harus mengedukasi dan mensosalisasikan terkait konsep dan manfaat teknologi finansial kepada UMKM. Terakhir,  fintech pembayaran digital perlu menyediakan lebih banyak penawaran dan promosi untuk pelanggan agar lebih menarik banyak pengguna baru. Terakhir, pemerintah perlu menciptakan iklim industri pembayaran digital yang kompetitif. Iklim yang kompetitif dan kolaboratif semacam ini terbukti berhasil membuat pembayaran digital digunakan secara luas di China dan bahkan menjadikan negara tersebut negara yang paling sukses dalam hal penggunaan pembayaran digital (DBS dan EY 2016; Yang 2017).**