Pembicara Terpilih IDF 2019: Monitta Putri Lisa Mary Belajar dari Banyuwangi Mencegah Kebocoran Pariwisata

September 12, 2019

Monitta Putri Lisa Mary

 

Pariwisata mampu menggenjot pendapatan masyarakat lokal selama belanja wisatawan kembali masyarakat setempat atau disebut linkage. Demikian dipaparkan Pembicara Terpilih IDF 2019: Monitta Putri Lisa Mary dalam penelitian berjudul The Tourism Regional Planning Concept to Minimalize Leakage and Stimulate the Local Workforce: A case study of Banyuwangi. Kebalikan dari linkage adalah kondisi belanja para turis tidak langsung diterima masyarakat lokal, tetapi bocor ke mana-mana atau leakage.  

“Praktik yang dilakukan pemerintah Banyuwangi yaitu kebijakan mengelola leakage dan linkage melalui spatial planning. Hasilnya dapat membatasi leakage dan mendorong linkage dan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal,” kata Monitta, yang tengah menempuh Master of International Sustainable Tourism Management di Monash University, Australia.

Monitta tertarik mengembangkan perencanaan berkelanjutan dan tangguh untuk pembangunan sektor pariwisata Indonesia. Pada 2015 - 2018, Monita bekerja di Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas di bidang industri, pariwisata, dan energi, untuk memastikan target program prioritas nasional tercapai di Kantor Khusus Kepresidenan.

Lewat penelitian di Banyuwangi, Monita menemukan kebijakan pemerintah setempat  dalam menerapkan spatial planning bisa membatasi pemain besar di Banyuwangi menguasai industri pariwisata. Kebijakan ini berlangsung pada pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Annas (2010-2015 dan 2015-2020). 

“Masyarakat kebagian kue pembangunan dengan mendirikan homestay, restoran, dan toko ritel lokal,” kata Monita.

Hasilnya, berdasarkan data statistik Kabupaten Banyuwangi, jumlah homestay pada 2009 sebanyak 1.594 meningkat pesat menjadi 2.171 kamar pada 2015. Sedangkan jumlah restoran dari 89 pada 2012 melonjak menjadi 251 pada 2017. Pendapatan perkapita masyarakat berbanding lurus dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 yang tercantum dalam penelitian Monitta, disebutkan  pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi telah tumbuh dari Rp 23 juta pada 2011 menjadi Rp 33 juta pada 2014. 

Dengan penerapan spatial regional planning,  lingkungan dapat dijaga dari praktik tak bertanggung jawab pemain besar.

“Selain itu, karena berfokus pada community-based tourism,  diharapkan masyarakat lokal terdorong menjaga lingkungan alam tempat tinggal mereka,” kata Monitta.   

Berkat Perencanaan yang Baik

Keberhasilan  pengembangan wisata di Banyuwangi menjadi hasil dari perencanaan baik yang dilakukan pemerintah setempat.

Development planning in tourism is a luxury,” tegas Monita. 

Ia menegaskan hal ini karena ada kecenderungan destinasi wisata di daerah yang terbawa gelombang besar arus wisatawan secara mendadak sehingga tidak ada perencanaan dan berujung tidak memiliki keberlanjutan. Menurutnya, kerap kali orang beranggapan perencanaan hanya ada di pundak Kementerian Pariwisata. Padahal sesungguhnya justru kewenangan terbesar ada di pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat spatial planning, untuk wilayah pariwisatanya. Terutama yang dapat mendorong penyebaran turis dan membangun kolaborasi antar-pemangku kepentingan,” papar Monitta.  

Lalu seperti apa master plan pariwisata yang dibuat Kabupaten Banyuwangi? Pada intinya hotel-hotel berbintang di Banyuwangi berada di pusat kota. Sementara pengembangan wisata daerah diarahkan ke tiga objek wisata utama yang dibangun. Dalam proses ini masyarakat tertarik untuk terlibat dengan membangun homestay dan menggelar kegiatan pariwisata.

Tiga Wilayah Pengembangan pariwisata (WPP) banyuwangi dikenal dengan diamond triangle.  Ketiganya adalah WPP Kawah Ijen yang mengusung tema alam pegunungan, WPP Plengkung yang berada di kawasan pesisir dan sabana, dan WPP Sukamade yang berfokus pada Taman Nasional Meru Betiri dan pengembangbiakan penyu.

Rencana induk pariwisata juga menyajikan pengembangan pusat industri  kecil, seperti makanan olahan, pakaian dan kulit, kerajinan tangan dan logam disesuaikan dengan kebutuhan setiap objek wisata. Kerja sama dijalin di antara para pemangku kepentingan, termasuk dengan pengelola taman nasional.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat MoU antara pengusaha, bank, PT. Perhutani dan pengelola Taman Nasional untuk meningkatkan infrastruktur tanpa konflik kepentingan,” tulis Monitta.

Monita mencontohkan praktik di Desa Kemiren yang adat istiadat tradisionalnya sempat terancam punah dan masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Pada 2014, pemerintah bekerja sama dengan bank komersial untuk memulai program homestay dengan bunga rendah. Homestay dipasarkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan harapan ada distribusi yang merata tingkat hunian. 

“Strategi ini bisa menjadi win-win solution untuk masalah kemiskinan karena masyarakat setempat akan memiliki alternatif atau pendapatan tambahan, sementara budaya desa tradisional Kemiren dipertahankan,” lanjut Monitta.

Budaya lokal seperti Gandrung, Patroli, Seblang, Angklung, Tari Barong, Kuntulan, Kendang Kempul, Janger, Jaranan, Jaran Kincak, Angklung Caruk dapat digunakan untuk mengembangkan diversifikasi produk wisata budaya.

Lima Cara Banyuwangi Mengembangkan Wisata

Monita mengatakan praktik baik Banyuwangi bisa menjadi salah satu contoh untuk diadaptasi, mengingat pariwisata saat ini tengah tumbuh pesat.  Ada lima hal yang harus diperhatikan untuk itu.

Pertama, harus ada perencanaan wilayah pariwisata daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara linkage dan leakage. Kedua, ada kepemilikan usaha oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini perlu ada kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk membuka usaha di industri wisata. Ketiga, terkait tingkat pekerjaan masyarakat. Ia mengingatkan, dalam hal ini pemerintah perlu pendataan bakat dan minat di level akar rumput. 

“Penyerapan tenaga kerja lokal dalam pariwisata dapat meningkat pula, ada bottom-up approach dan pelatihan berjenjang,” terang Monitta.

   

Keempat, menghubungkan industri lokal dan pariwisata. Misalnya, menghubungkan para pemasok lokal dan produk lokal dengan permintaan restoran, hotel, dan aktivitas pariwisata lainnya.

“Seringkali, link ini terhambat karena produk lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan, sehingga hotel dan restoran harus mengimpor dari luar,” lanjut Monitta.

Hambatan ini bisa diatasi dengan pendataan kebutuhan jangka panjang yang kemudian dihubungkan dengan peta jalan  untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kelima, stimulasi kunjungan dengan event. Banyuwangi terus mengembangkan event setiap tahun. Jika pada 2011 hanya menghelat 12 event, pada 2018 menyuguhkan 77 kegiatan.

“Selain untuk penyebaran turis, penempatan event di tiga titik atraksi sangat penting untuk meningkatkan waktu kunjungan dan memastikan tingkat okupansi homestay tetap stabil,” kata Monitta lagi.

Penelitian Monitta tentang praktik baik pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi dipaparkan dalam sesi Accelerating Structural Transformation di IDF 2019 pada 22 Juli. Penelitian ini menjadi bagian dari diskusi sub-tema 1 Mempercepat Transformasi Struktural. sebagai bagian dari tema besar IDF 2019, “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.”