• Stella Sinaga
    Stella Sinaga
    Pecinta buku, renang, dan musik yang merindukan Indonesia tanpa ujaran kebencian. Saat ini menikmati hidup sebagai istri dan ibu satu anak serta menjadi Aparatur Sipil Negara di Institusi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Moto hidup : Jalani dan nikmati hidup ini dengan hati.

Menutup Keran Keruk-Jual

May 24, 2018
Menutup Keran Keruk-Jual

Pengangkutan Batu bara Kaltim. Sumber gambar : www.kaltim.procal.co

Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia bisa disebabkan oleh banyak hal. Dua di antaranya adalah faktor geografis dan konsentrasi penduduk. Lokasi wilayah barat Indonesia lebih terbuka sehingga akses pergerakan barang dan jasa lebih mudah menjangkau skala lokal maupun global. Ketimpangan juga terlihat dari sisi jumlah penduduk. Data proyeksi jumlah penduduk menunjukkan hanya sekitar 21% penduduk Indonesia tinggal di Wilayah Tengah dan Timur, sementara 79% lainnya tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi ini tentu mempengaruhi perekonomian Nasional mengingat 56% perekonomian Nasional tahun 2017 berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat. 

Melihat kondisi ini, strategi yang bisa dipertimbangkan adalah membagi konsentrasi penduduk agar perekonomian tidak ramai di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Teorinya, penduduk akan datang ke suatu wilayah jika ada faktor penarik dan juga faktor pendorong. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah bagaimana membuat wilayah Indonesia selain Jawa dan Sumatera menarik sehingga terdapat aktivitas ekonomi yang lebih intensif serta kehidupan yang lebih baik dan layak.

Statistik Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang memberi kontribusi 4% terhadap perekonomian nasional. Posisi kedua ditempati Sulawesi Selatan dengan kontribusi 3%. Konsep pengurangan kesenjangan yang saya tawarkan ini mungkin akan bernuansa Kaltim karena saya berdomisili di provinsi ini. Namun bukan berarti konsep tersebut tidak dapat diterapkan di Wilayah Indonesia lain. Konsep besar ini dapat diadopsi untuk kemudian diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Saat ini, Struktur perekonomian Kaltim bisa dibilang kurang sehat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi yang 'katanya' kaya ini didominasi oleh sektor pertambangan & penggalian, tepatnya batu bara dan migas. Hampir satu dekade, 50% perekonomiannya ditopang oleh aktivitas penambangan batu bara dan migas. Tingkat eksploitasi batu bara di Kaltim bisa dibilang terlalu masif dan berbahaya bagi keberlanjutan wilayahnya. Kaltim merupakan wilayah dengan cadangan batu bara terbesar ketiga secara nasional setelah Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Namun, dari sisi produksi, Kaltim-lah yang paling masif mengeksploitasi batu baranya dengan nilai mencapai 50% dari total produksi Nasional.

Sekitar 70-80% hasil pengerukan batu bara Nasional diekspor, sisanya dijual di pasar domestik (source : http://indonesian-investment.com). Tidak mengherankan jika pada saat perekonomian global sedang tidak stabil, maka provinsi yang bergantung pada pola perekonomian “keruk-jual” sangat merasakan imbasnya. Tahun 2015-2016, Kaltim mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Berbagai kegiatan pembangunan tertunda dan tentu aktivitas ekonomi di daerah ini ikut lesu.

Mempercepat pembangunan di Pulau Kalimantan artinya harus memacu sektor ekonomi potensial yang bisa menggerakan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Jika Pemerintah Pusat serius meningkatkan kontribusi perekonomian Kaltim, tentu perlu hati-hati. Perekonomian yang bergerak di Kaltim saat ini adalah salah satu sektor yang sangat rapuh dan tidak berkelanjutan. Pemerintah harus tegas menginstruksikan provinsi dengan aktivitas ekonomi utama “keruk-jual” ini untuk beralih ke sektor yang lebih tangguh, sustainable dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sektor tersebut adalah sektor industri atau manufaktur. 

Sektor manufaktur tentu dapat membuat Kaltim memacu perekonomiannya dengan kaki ekonomi yang lebih kuat. Jika Kaltim dipaksa berlari dengan pola ekonomi seperti ini, maka pada saatnya Kaltim bisa terjatuh dan pasti sulit untuk bangkit lagi. Hal ini dikarenakan sektor eksploitasi komoditas sangatlah rapuh, sangat bergantung pada pasar global yang akhir-akhir ini sulit diprediksi secara presisi, belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sungguh pola seperti ini tidak boleh dipertahankan lagi.

Upaya pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur selama ini patut diapresiasi. Tersedianya infrastruktur yang handal akan meningkatkan daya saing wilayah sehingga wilayah tersebut lebih “dilirik” oleh investor sebagai lokasi untuk berinvestasi di sektor industri. Walaupun sudah dipercepat nyatanya implementasi pembangunan infrastruktur di Kaltim membutuhkan waktu yang cukup panjang sementara pergerakan ekonomi terus berjalan, eksploitasi komoditas terus berjalan.

Hingga saat ini, belum ada aturan yan membatasi kuantitas pengerukan komoditas. Hal ini jelas perlu diantisipasi. Sebelum Kaltim siap untuk berjalan dengan sektor industri, pengerukan dan penjualan komoditas mentah secara masif harus dibatasi. Kerusakan lingkungan yang makin besar dan penipisan cadangan komoditas harus dicegah.

Payung hukum sekelas UNDANG-UNDANG sangat diperlukan untuk membatasi jumlah komoditas, terutama batu bara yang boleh dikeruk dan diekspor. Aturan ini diperlukan untuk mengatur dan membatasi masifnya kegiatan “keruk-jual” yang saat ini sedang terjadi. Pada saatnya nanti, ketika daerah sudah siap untuk industrialisasi maka persediaan bahan baku yakni komoditas sumber daya alam, masih tersedia. 

Lahirnya Undang-undang yang membatasi “keruk-jual” saya yakini baik bagi masa depan Kaltim. Pembatasan ini pasti menimbulkan gejolak mengingat ketergantungan terhadap pola “keruk-jual” sudah cukup akut dan sudah banyak yang terlena dengan kemudahan memperoleh keuntungan dari pola ini. Gejolak ini mungkin tidak hanya terjadi di Kaltim tetapi juga di tingkat nasional. Walaupun sulit, pola ini harus diubah. Jika memang dalam tahap awal dan transisi gerak ekonomi daerah agak pelan, rasanya perlu dimaklumi. Perubahan yang baik tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Perlu ada proses menuju apa yang dicita-citakan. 

Pada saatnya nanti, wilayah luar Jawa & Sumatera (dalam hal ini Pulau Kalimantan) memiliki harapan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dengan sektor yang lebih tangguh, tidak dengan sektor yang rapuh seperti saat ini.

Berjalannya aktivitas manufaktur atau industri di wilayah luar Jawa & Sumatera akan menggerakkan perekonomian dengan lebih masif dan tentu membuat arus barang dan jasa lebih intensif. Dengan demikian akan semakin banyak penduduk yang beraktivitas dan tinggal di luar Pulau Jawa & Sumatera. Perlahan-lahan kontribusi Wilayah luar Jawa & Sumatera terhadap perekonomian nasional dapat ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan wilayahpun akan berkurang.


Komentar
  • Generic placeholder image
    Yesaya Timotius Sinambela - 24 May 2018 14:33
    Kalau Kaltim harus beralih ke sektor lain, sektor manufaktur dan industri apa yang sesuai untuk Kaltim? Setau saya hanya belum ada industri yang berkembang baik di Kaltim.
  • Generic placeholder image
    Sabar - 25 May 2018 8:03
    Tidak mudah implementasinya. Tapi apapun kendalanya, memang tidak boleh terlalu bergantung ke sektor ekstraktif seperti ini.
  • Generic placeholder image
    roland olaf - 25 May 2018 8:11
    Saya tertarik dengan blog anda terkait dengan menutup keran keruk jual anda yang anda bahas. Saya setuju untuk membatasi pengerukan BB seperti yang anda sampaikan. Seperti yang saya baca dari sumber https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170705114140-85-225838/pemerintah-bakal-batasi-produksi-batu-bara-di-2019 bahwa kemungkinan pada tahun 2019 kelak produksi batu bara dibatasi 400 juta ton pertahun. Hal ini tentu sebagai bentuk pembatasan pengerukan seperti yang anda maksud tersebut. Berdasarkan sumber http://finansial.bisnis.com/read/20160201/9/514943/manufaktur-kaltim-paser-dan-kutai-timur-tetap-andalkan-cpo- bahwa setiap daerah di Kaltim mempunyai potensi masing-masing. Saran saya ada riset dari provinsi terhadap potensi kabupaten-kabupaten di Kaltim dan membuat strategi untuk mengembangkannya (dari pola pengelolaan, pembinaan dan pemasarannya). Saya rasa ini bisa dilaksanakan mengingat SDM Kaltim yang sudah sangat mumpuni dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan.
  • Generic placeholder image
    Ida Caroline - 25 May 2018 9:09
    Supaya menarik investasi industri, iklim investasi daerah juga harus baik. itu kunci supaya daerah dilirik investor
  • Generic placeholder image
    beatrix sinaga - 25 May 2018 9:29
    Nyatanya msh byk kabupaten di kaltim memerlukan percepatan pembangunan jangka pendek,klo pola keruk jual dihapuskan kira2 apakah alternatif baru bisa membantu? Pola keruk -jual mungkin adalah cara yg cepat dalam "menghasilkan" . Dlm bbrp waktu regulasi ttg pertambangan dan mineral dalam bentuk "matang" /4t
  • Generic placeholder image
    Michael - 25 May 2018 9:38
    permintaan batu bara dari tiongkok diprediksi menurun, pasti berpengaruh ke perekonomian Kaltim
  • Generic placeholder image
    Sihar mangapul - 25 May 2018 9:48
    Kelapa sawit cukup potensial menjadi bahan baku industri
  • Generic placeholder image
    beatrix sinaga - 25 May 2018 10:03
    Menutup keran "keruk - jual". Sepertinya agak "savage" di dengar bagimana bila menutup keran itu artinya menutup perkembangan pembangunan masyarakat? Karna kita tau banyak sekali daerah terpencil di kaltim perlu percepatan pembangunan jangka pendek alih-alih tidak bisa ditunda,Untuk alternatif baru apakah bisa membandingi hasil dr "keruk-jual" tersebut? Kira-kira sektor apa? Klo industri saya kira di kaltim ini belum bisa menandingi pulau Jawa dan kita terus terang belum ada persiapan sama sekali. Kemarin regulasi minerba "matang" saja membuat kaltim kewalahan dalam perkembangan pembangunan contohnya isu2 keterlambatan pembayaran insentif PNS/honor/guru/gakes???
  • Generic placeholder image
    Ruslan Sibarani - 25 May 2018 10:30
    Rindu lewat jembatan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara kabupaten kaya, banyak batu bara tapi tidak tercermin dari kehidupan rakyatnya, masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 25 May 2018 11:27
    Menjawab pertanyaan bpk. Yesaya, memang benar industri belum berkembang baik di Kaltim. Walaupun kontribusi industri pengolahan di kaltim hampir 20% tapi jika dilihat detailnya, industri tsb adalah industri pengilangan migas. Aktivitasnya belum bernilai tambah. Industri yg sesuai di Kaltim sebenarnya banyak. Satu yg paling potensial adalah industri kelapa sawit. Kelapa sawit jangan dijual begitu saja, tetapi diolah dulu di Kaltim menjadi produk turunan seperti minyak goreng, sabun, margarin, dll. Batu bara juga berpotensi untuk diolah disini karna cadangannya masih ada. Disini poin pentingnya. Boleh keluar dari Kaltim, tapi harus bernilai tambah dulu, tidak boleh jual mentah. Sektor perikanan Kaltim juga potensial loh sebenarnya kalo diseriusi.
  • Generic placeholder image
    Priskila - 25 May 2018 12:20
    Apa bisa kemungkinan sektor lain yang ditingkatkan? Saya merasa agak menyayangkan perubahan yang besar jika wilayah Kalimantan dijadikan wilayah industri. Walau, satu sisi, industri seperti minyak kelapa sawit, kertas, yang memang bahan bakunya mau tidak mau membutuhkan perkebunan yang luas, sangat mungkin dibangun di daerah Kalimantan. Terlepas dari situ, wilayah ini sudah jadi sorotan dunia, karena masih dianggap sebagai "paru-paru" dunia. Dalam hal ini, kita mestinya agak malu jika membandingkan negara kita dengan, tidak usah jauh-jauh, negara tetangga. Kebijakan, undang-undang yang mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya harus dibarengi dengan perlindungan sumber daya.
  • Generic placeholder image
    Estetika - 25 May 2018 18:05
    Kalau bisa batasi juga komoditas sawit yg berlebih karena perkebunan sawit menjadi penyumbang perubahan iklim.
  • Generic placeholder image
    Daniel - 25 May 2018 18:29
    Benarrrr apalagi sekarang ini jaman milenial, industri kreatif oleh anak muda maupun industri fasilitatif bisa berpotensi dgn baik karena setiap org skrg selalu cari shortcut untuk mendapat sesuatu
  • Generic placeholder image
    Michael andrew - 25 May 2018 21:07
    Wah estetika bener banget tuh! Komentar seperti itu yang dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini! Good job!!!
  • Generic placeholder image
    Jeremy Ericsson Sintong - 25 May 2018 22:10
    Kebijakan tutup keran "keruk-jual" ini sangat tepat diaplikasikan pada abad 21, dimana trend kebutuhan batubara akan turun akibat kebijakan energi bersih yang sudah diterapkan beberapa negara dunia, terutama Cina dan Eropa. Batubara Kaltim dapat digunakan sebagai topangan utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dapat dimuat di mulut tambang-nya langsung (Mine Mouth), teknologi ultra super critical yang lebih efisien, ataupun dengan Coal Bed Methane (CBM) sebagai sumber energi untuk industri manufaktur dalam menghidupkan pertumbuhan ekonomi lokal. Industri manufaktur yang akan dikembangkan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di kaltim.
  • Generic placeholder image
    Hillary Febryna R - 25 May 2018 23:20
    Pendapat penulis mengenai hingga saat ini, belum ada aturan yang membatasi kuantitas pengerukan komoditas dan urgensinya perlu diterbitkannya “undang-undang” mengenai hal ini, tentu benar adanya. Kenyataannya, saat ini yang berkembang dimasyarakat adalah ketika tidak ada hukum yang mengaturnya maka masyarakat akan bertindak sesukanya tanpa memikirkan faktor-faktor lain. Hukum tentu sangat diperlukan dalam hal ini karena akan berfungsi sebagai preventif dan represif. Dengan adanya hukum positif yang mengatur hal ini tentu dapat membatasi eksploitasi yang di lakukan terhadap sumber daya di kalimantan timur. Tentu kita semua mengetahui bahwa ada asas nullum delictum noella poena sine praevia legi poenali yaitu hukum baru berlaku ketika hukum itu tertulis sehingga memang agar efektif, undang-undang mengenai hal ini memang harus dibentuk dan disahkan.
  • Generic placeholder image
    wahyu setiawan - 27 May 2018 18:42
    struktur ekonomi dan PDRB kaltim sangat bergantung dengan penjualan komoditas bahan galian tambang dan ini terbukti tahun 2015-2016 pertumbuhan ekonomi kaltim minus sejalan dengan penurunan harga batubara. secara natural penjualan batubara berkurang aja bisa bikin ekonomi melambat, kalo dihentikan sama sekali atau secara drastis apa ga memperburuk situasi?
  • Generic placeholder image
    Sabar sinaga - 28 May 2018 20:31
    Sy sependapat dgn penulisan anda krn menurut sy exploitasi tambang batu bara khususnya di kaltim bila dikaitkan dgn teory pembangunan tricle down efect tdk sebanding dgn tingkat kesejahtraan masyarakat sekitar atau kawasan tambang.utk menaikkan PDRB ya tp utk rakyat sekitar no .gitu lho
  • Generic placeholder image
    swastono daud - 29 May 2018 8:52
    Kaltim harus lebih kreatif membangun daerahnya jangan hanya menghabiskan sumber daya alam saja. Kaltim bukan hanya untuk generasi kita tetapi juga untuk generasi anak cucu kita
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 4 Jun 2018 8:43
    Terima kasih untuk komentarnya bapak/ibu. Menarik sekali, akan saya coba jawab. Mungkin tidak satu per satu karna satu sama lain ada yang berkaitan. Jadi begini, saya pikir aturan sekelas undang-undang ini sangat diperlukan supaya aktivitas keruk-jual ini bisa dibatasi. Bukan berarti menutup ato menyetop seluruhnya secara langsung, rasanya itu too good to be true mengingat kita sudah sangat sangat bergantung banget sama pola ini. Bukan Cuma Kaltim loh yang bergantung sama pola ini. Perekonomian nasional pun demikian. Walopun secara statistik kontribusinya paling Cuma 4%an, tapi itu pasti ngaruh banget sama aktivitas ekonomi Indonesia keseluruhan karna batubara juga masih dipakai sebagai sumber energi dalam negeri. Beralih ke energi terbarukan sudah menjadi niat, kemauan, dan rencana jangka panjang banyak pihak (termasuk pemerintah). Peralihan ini butuh waktu juga karna sampe saat ini sumber energi yang masih reasonable secara harga dan ketersediaan adalah sumber energi fosil (correct me if i wrong). Belum banyak yg mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Keberadaannya masih terbatas, inilah yang jadi tantangan kita kedepan.
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 4 Jun 2018 8:44
    Pak sabar betul sekali, PDRB kaltim memang termasuk besar. Di wilayah Indonesia Timur, Kaltimlah provinsi yang PDRB-nya paling besar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita pun bagus banget. Tahun ini kita nomor 3 secara nasional. Tapi kalo dibongkar lagi, ternyata IPM kita ini disumbang oleh faktor pengeluaran per kapita yg cukup besar. Padahal bisa jadi besarnya PDRB Kaltim tidak menggambarkan besar uang yang dipake ato diputer di Kaltim. Banyak aja kan orang yang kerjanya di Kaltim tapi uangnya ga dipake di Kaltim, tapi dipake di Jawa, ato di wilayah lain. Jadinya yaa perekonomiaan kaltim tidak terputar sebanyak nilai PDRB yang tinggi itu. Mohon dikoreksi jika saya keliru. (ini juga untuk menanggapi komentar ibu ruslan)
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 4 Jun 2018 8:45
    Menanggapi link berita yang dikirim oleh bpk. Roland, memang Pemerintah sudah punya niat. Salah satu kendala yang menghadang adalah perhitungan yang tidak akurat. Solusi ditawarkan adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri. Ini langkah yang baik sekali. Tapi mengingat “keruk-jual” ini udah super akut, rasanya kurang efektif jika peraturan yang keluar hanya di level teknis saja, yakni Peraturan Menteri, Kita butuh peraturan yang lebih dewa lagi, peraturannya harus di level kebijakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini menurut saya adalah sekelas undang-undang. Ini juga untuk menanggapi komentar sdr. Hillary. Mohon dikoreksi jika saya keliru.
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 4 Jun 2018 8:47
    Menanggapi komentar ibu priskila, memang bener banget Industri akan merubah wajah Kaltim. Kaltim dan Kaltara adalah wilayah dengan tutupan hutan yang cukup luas. Rasanya ga mungkin dan sayang banget kalo hutan kita ini dieksploitasi gede-gedean terus seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kegiatan eksploitasi ini perlu dibatasi dan hasil eksploitasi itu jangan dijual tapi diolah dulu di Kaltim, jadi ada nilai tambahnya. Nilai tambah ini pasti nambah nilai ekonomi dibanding kalo Kaltim jual barang mentah. Selain itu perlu juga kebijakan supaya industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan. Menanggapi komentar sdr. estetika, Daniel, Michael, wahyu, dan swastono…. Benar sekali, Kaltim harus lebih kreatif. Kebijakan ini memang “Savage” seperti kata ibu Beatrix. Penutupan dan minimalisasi aktivitas ini PASTI menimbukan GEJOLAK. Tapi kalo kita cinta Indonesia bukan cuma untuk generasi kita tapi untuk anak cucu cicit buyut kita, ini HARUS dilakukan. Harapannya, kondisi yang gak enak ini mudah-mudahan bikin kita lebih kreatif. Kita ni kan sering ga kreatif karna sudah terlalu enak dan instan…. Terlalu di zona nyaman… gitu sih sepertinya….. Untuk sdr. Jeremy saya sepakat sekali…. Saat ini memang sudah kerasa kalo permintaan itu turun, terutama di Kaltim. Kedepannya harapan untuk permintaan batu bara diperkirakan lebi banyak datang dari dalam negeri terutama untuk kebutuhan pembangkit. Inilah yang diharapkan, mudah-mudahan Kaltim bisa menerapkan teknologi hilirisasi batu bara juga supaya batu baranya tidak dijual mentah-mentah.
  • Generic placeholder image
    Slamet Rohidi - 4 Jun 2018 19:06
    Kaltim sdh punya kok aturan yg membatasi ekploitasi sda secara membabi buta, Kaltim jga sdh punya Perencanaan yg matang utk membuat sprti apa Kaltim kedepannya, tapi sayangnya dlm hal implementasi, pengawasan n konsistensinya perlu militansi yg tinggi dan dilaksanakan secara masif, terstruktur dan komprehensif.
  • Generic placeholder image
    Dharma Yanti - 4 Jun 2018 22:39
    Setuju stel... Perubahan struktur ekonomi kaltim yang kita gadang sebagai transformasi ekonomi memang diarahkan pada pengembangan sektor industri, disamping dengan menstimulasi kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan, dan penyediaan akomodasi makan minum. Kaltim sudah masuk terlalu dalam pd pesona minerba yang ternyata membawa pada masa depan suram jika tidak cepat disadarkan. Aku juga setujua bahwa mematikan atau menghentikan eksplorasi "keruk-jual" secara keseluruhan bukan hal yg tepat mengingat akan banyak sektor yang turut terpuruk ketika kinerja sektor pertambangan dan penggalian kita batasi gerak langkahnya. Regulasi ttg pembatasan produksi batubara contohx sebenarx dpt dilakukan di ranah pusat. Dan bisa mungkin juga salah satu cara mengurangi dominasi tambang migas dan batubara adl dengan mendorong pengembangan sektor lain yg potensial, dengan memanfaatkan kinerja baik pertambangan dan penggalian sbg akumulasi modal untuk pengembangan sektor lainnya. Semangattt mba stelllaaa....
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 5 Jun 2018 8:50
    Menanggapi komentar mas Slamet... Setau saya sejauh ini aturan yang membatasi adalah dalam hal perizinan tapi dari sisi produksi atas lahan yang sudah punya izin, saya belum menemukan. Memang benar Kaltim sudah punya perencanaan yang sangat baik, dalam hal ini tertuang dalam dokumen Visi Kaltim 2030. Tapi dalam perjalanan menuju 2030, pengerukan tetep jalan terus. Sepertinya sembari menunggu proses menuju transformasi, aktivitas keruk-jual ini juga harus dibatasi kuantitasnya. Diakui memang transformasi berjalan lambat banget sejauh ini karena keterbatasan berbagai hal. Bayangkan saja kalau ga dibatasi secara keras dan tegas dengan peraturan tingkat tinggi, pas Kaltim sudah mau hilirisasi, bahan baku mulai menipis,.... dan parahnya lagi.... kondisi lingkungan makin menurun. Bener banget mas, lebih penting dari perencanaan yang bagus adalah komitmen tinggi dalam implementasinya. Anyway... makasi masukannya mas slamet... mohon dikoreksi ya kalau saya keliru...
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 5 Jun 2018 9:00
    Ini adalah PR berat yang kalau dikerjakan pasti menimbulkan gejolak.... tapi mau gak mau memang harus gitu.... perubahan yang baik tidak mungkin instan, butuh proses yang pastinya berat... apalagi masa-masa awal... anw terima kasih tanggapannya mba dharma...
  • Generic placeholder image
    Supringgo - 11 Jun 2018 20:47
    Terkadang, ide2 yang baik, rasional dll. termentahkan oleh pengambil kebijakan. sudah saatnya perencanaan pembangunan nasional butuh roadmap yang jelas dan terpusat. Indonesia kaya dengan manusia-manusia kreatif, namun mereka tidak punya power. Saya setuju sekali dengan ide ini, ada pembatasan eksplorasi sumber daya alam, Kaltim dengan kekayaan sumber daya alam, khususnya batu bara mestinya dapat dijadikan deposito perekonomian bangsa kita, Banyak negara maju diluar sana, sudah mengaktifkan kembali sumber daya energi yang berkelanjutan, Contoh. kayu... dengan luasan hutan yang ada, pengusaha dan pemerintah dapat membuat kebijakan untuk energi dapat menggunakan dari bahan kayu, Karena kayu salah satu sumber daya energi yang dapat diperbaharui, berbeda dengan batu bara dan yang lainnya, konsep ini saya dengar dari Guru saya, Bapak Kyai Tanjung, Beliau menekankan adanya kemandirian disemua sektor, salah satunya energi. Bahkan dengan kekuatan sumber daya alam yang kita miliki, mulai dari batu bara, minyak, dan gas dapat dijadikan daya tawar terhadap negara lain. Ini sesuai dengan cita-cita negara dalam ikut menjaga ketertiban dunia. Pemanfaatan sumber daya alam dimaksudkan untuk menjaga ketertiban seluruh negara. Pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui mestinya sudah mulai dilakukan, secara dampak, emisi energi yang dapat diperbaharui lebih adaptif terhadap alam....
  • Generic placeholder image
    Kenzo dennis - 14 Jun 2018 0:55
    Kalau pemerintah harus tegas apakah masyarakat siap menghadapi perubahan ini?? Kira2 dampaknya bagi mata pencaharian dan ekonomi masyarakat nantinya bagaimana? Pendekatan bagaimana yg harus diupayakan?
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 14 Jun 2018 10:44
    Terima kasih komentar dan informasinya mas supringgo. Saya sepakat sekali.. Indonesia kaya dengan orang-orang kreatif. Sejatinya ini adalah modal kuat kita untuk memajukan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 14 Jun 2018 10:47
    Menanggapi komentar sdr. Kenzo, jika dilakukan saat ini, saya yakin masyarakat tidak siap. Pasti terjadi guncangan dan gejolak ekonomi. Oleh karena itu, perlu dibuat tahapan yang jelas dan realistis.... karena sejauh ini road map/perencanaan yang ada menurut saya terlalu optimis tanpa mempertimbangkan realita dan kenyataan yg ada... optimis boleh tapi realistis lebih penting. Terima kasih komentarnya mas.
  • Generic placeholder image
    Renata Elisabet Noviyanti - 15 Jun 2018 13:01
    Sumber daya alam yang kaya, berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat, tak hanya di Kalimantan timur, nyatanya di Sumatera Utara juga begitu, seharusnya kita lebih wise dengan rakyat sendiri. Seperti di Papua,mulai mengeluarkan taring dengan salah satu perusahaan besar disana ,,,
  • Generic placeholder image
    Stella Sinaga - 21 Jun 2018 8:37
    kekayaan alam memang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat... itu semua tergantung pengelolanya. banyak daerah yang kaya sumber daya alam, tapi masyarakat di sekitarnya malah hidup memprihatinkan... mudah-mudahan segera ada solusi untuk hal ini... terima kasih masukannya sdr. renata...
  • Success!
    Failed!