Visi Indonesia 2045, Peluang Millenials untuk Pembangunan Lebih Inklusif

January 29, 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan kuliah umum mengenai Visi Indonesia 2045 (Sumber: Bisnis.com)

Tahun 2045, Indonesia tepat berusia 100 tahun. Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur diiringi dengan tantangan mengatasi kesenjangan individu dan daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Sosialisasi dan Diskusi Visi Indonesia 2045 tanggal 8 Januari 2019 lalu. Perhelatan ini bertujuan menampung masukan terkait visi Indonesia di usia 100 tahun yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan bergandeng tangan mewujudkan visi tersebut karena pemerintah tidak dapat berkerja sendirian,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas saat membuka acara sosialisasi dan diskusi Visi Indonesia 2045, awal Januari lalu.

Bambang mengatakan ada empat pilar Pembangunan Indonesia 2045 yakni pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Empat pilar ini, terutama pilar ketiga, menguatkan pendapat bahwa arah pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang inklusif.

Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mematok tingkat kemiskinan mendekati nol (0,2 persen) di tahun 2045.

“Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa,” kata Menteri Bambang.

Seperti yang diketahui, wilayah barat Indonesia saat ini masih menyumbang 80 persen pertumbuhan ekonomi.  Sementara wilayah timur hanya berkisar 20 persen. Mengatasi ini, Bappenas telah membuat arah pengembangan daerah berdasarkan potensi lokal.

Papua akan dikembangkan menjadi basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Wilayah Nusa-Bali dan Maluku menjadi lokasi wisata internasional dan perikanan nasional. Sulawesi dikembangkan menjadi basis industri pangan dan Gerbang Kawasan Indonesia Timur. Kalimantan diarahkan menjadi basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional.

Sementara di wilayah barat, Pulau Jawa tetap menjadi basis perdagangan dan jasa. Sumatera dikembangkan menjadi basis industri baru dan Gerbang Kawasan Asia. Dengan demikian, Bambang berharap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menjadi 25 persen dari total keseluruhan.

Mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi tak luput dari perhatian. Tak hanya itu, infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.

“Pembangunan infrastruktur juga memperhatikan antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim,” tutur Bambang.

Pemerintah Indonesia, termasuk Bappenas, terus bekerja mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif serta membuka peluang saran dari masyarakat. Salah satu upaya Bappenas untuk mendapatkan masukan terkait pemerataan pembangunan dilakukan lewat Indonesia Development Forum. Forum yang digelar oleh Bappenas dan didukung Pemerintah Australia lewat Knowledge Sector Initiative ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah,  untuk bersama mencari solusi lewat pengetahuan dan praktik baik.

IDF 2017 fokus pada solusi mengatasi kesenjangan antar-kelompok pendapatan dengan tema besar “Fighting Inequality for Better Growth”. IDF 2018 lebih fokus mengatasi kesenjangan  antar-daerah di Indonesia,  bertajuk “Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago”. Sedangkan fokus IDF 2019 ialah menciptakan peluang untuk pembangunan yang lebih inklusif.

Saatnya Millenials Buka Peluang

Dalam pemaparan di sosialisasi dan diskusi “Visi Indonesia 2045”, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membahas mengenai peran anak muda dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya dengan membuka peluang kerja. Bambang mengatakan semangat wirausaha yang membuat Jepang lebih maju dibanding Indonesia.

“Untuk memajukan Indonesia, kita perlu menggiatkan para millennials menjadi entreprenuer,” kata Bambang, dikutip dari Idntimes.

Dengan tantangan globalisasi, persaingan usaha tak lagi hanya di lokal, melainkan tanpa batas wilayah dan usia. Adanya e-commerce menyebabkan semua orang dari mana saja bisa bebas masuk dan bersaing dengan pengusaha tanah air.  Mau tak mau, para entreprenuer dalam negeri mesti berinovasi agar usahanya berkelanjutan seraya mendapat dukungan dari pemerintah.

Salah satu pilar Visi Indonesia 2045 yaitu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan memuat ragam arah kerja yang sesuai dengan pengusaha muda millenials. Programnya ialah peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, memanfaatkan revolusi industri 4.0 sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.

Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha muda dan tenaga kerja berkualitas, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2019 difokuskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Fokus anggaran pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Alokasi anggaran dana pendidikan di tahun 2019 sebesar Rp492,555 triliun. Jumlah ini terbagi menjadi tiga pengelolaan,  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp163,089 triliun; Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa Rp308,375 triliun; dan c. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,990 triliun.

Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa di antaranya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp56,867 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp51,226 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,475 triliun, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus Rp2,306 triliun, dan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp5,014 triliun.

Sementara anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,999 triliun, terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20 triliun, dan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar.

APBN 2019 yang fokus pada pengembangan SDM ini bertujuan agar anak muda yang kreatif dan inovatif tak hanya lahir di kota-kota besar, melainkan seluruh pelosok Indonesia. Mereka yang akan berinovasi di daerah masing-masing sehingga ekonomi lokal terus tumbuh berkelanjutan.

Inovasi untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan ini selalu muncul di dua kali perhelatan Indonesia Development Forum. Konferensi internasional ini melibatkan seluruh sektor dan pelaksanaannya dengan ditopang oleh empat pilar yakni Inspirasi, Imajinasi, Inovasi, dan Inisiasi.

Inspirasi di IDF bermakna membagi cerita perubahan dan praktik baik dalam mengatasi ketimpangan. Imajinasi dengan  mengksplorasi masa depan Indonesia yang lebih inklusif, adil, maju dan berkelanjutan. Inovasi lewat tawaran terobosan baru dan strategis dalam menyelesaikan isu ketimpangan. Serta inisiasi mewujudkan hasil diskusi menjadi rencana aksi yang bisa diterapkan. Sudah siap menjadi bagian IDF 2019? **