Indonesia ingin ekonomi berbasis pengetahuan, ini cara mendapatkannya

November 01, 2018

Suasana Pasar Ide dan Inovasi Indonesia Developmnet Forum 2018 yang riuh ramai.

Oleh: Arnaldo Pellini
Research Associate - Overseas Development Institute

Dunia berubah: pemerintah harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Artikel ini merupakan terjemahan dari laman dengan Bahasa Inggris di sini.

Di pembukaan Indonesia Development Forum 2018, Menteri Perenacanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang Brodjonegoro memaparkan tantangan Indonesia ke depan.

Dia mencatat bahwa 2045 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi negara. Tak hanya hanya menandai 100 tahun kemerdekaan tetapi juga titik balik bagi pertumbuhan Indonesia. Bappenas memproyeksikan di tahun 2045 mendatang, perekonomian Indonesia akan menjadi yang keempat terbesar di dunia, meningkat dibanding tahun 2012 yang hanya peringkat 16.

Untuk mencapai posisi itu, negara perlu bekerja keras mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar-daerahnya. Saat ini, terjadi kesenjangan yang besar antara wilayah timur dan barat. Bagian barat menyumbang sekitar 80% PDB nasional sementara timur hanya sisanya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyadari masalah ini. Untuk mengatasinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memuat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.

Tetapi, seperti yang disinggung oleh Menteri Bambang di IDF 2018, infrastruktur tidak cukup. Jika Indonesia ingin mewujudkan targetnya di tahun 2045, Indonesia perlu menjauhi industri ekstraktif dan ekspor sumber daya alam, yang secara ekonomi dan lingkungan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sebaliknya, Indonesia perlu transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan: ekonomi yang kekuatannya berasal dari produksi, distribusi dan penggunaan pengetahuan dan informasi.

Pergeseran ke ekonomi pengetahuan tidak dapat dihindari, kata ekonom sekaligus Guru Besar dari Australian National University Veronica Taylor saat menanggapi pernyataan Menteri Bambang. Jika negara ingin bersaing dalam ekonomi global, maka harus berinvestasi dalam sains dan teknologi untuk mendorong inovasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Memanfaatkan Revolusi Industri Keempat

Salah satu cara melakukan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan adalah investasi pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan Revolusi Industri Keempat. Revolusi ini dicirikan oleh terobosan teknologi dalam berbagai bidang seperti artificial intelligence, robotics, the internet of things, nanotechnology, biotechnology, material science dan energy storage. Mengembangkan ekonomi pengetahuan yang kuat adalah kunci untuk memanfaatkan revolusi industri 4.0.

Efek kemajuan teknologi ini akan sangat mengubah bagaimana produk dibuat, cara warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keterampilan apa yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.

Revolusi industri ini merupakan peluang penting bagi negara-negara berpenghasilan menengah yang berniat mengalihkan ekspor sumber daya alam ke pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pengetahuan.

Teknologi baru juga memungkinkan inovasi dalam tata kelola dan penyediaan layanan publik, yang akan memastikan bahwa inisiatif pembangunan dari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif.

Minat dalam inovasi ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah daerah, program pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Beberapa peserta IDF tahun ini mempresentasikan contoh percobaan, penelitian, dan eksperimen kebijakan yang menguji untuk meningkatkan layanan publik dengan bantuan teknologi digital.

Sekelompok pihak mempresentasikan penggunaan teknologi blockchain untuk sistem informasi desa. Pulse Lab Jakarta melakukan studi di lebih dari seratus usaha mikro kecil di lima kota di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang telah membantu UMKM mengatasi hambatan mental terhadap fintech, seperti berbagi informasi dengan rekan-rekan yang dipercaya.

Sebuah studi oleh Hafida Fahmiasari mengeksplorasi potensi data besar untuk menganalisis konektivitas pelabuhan di Asia Tenggara dengan menggunakan data dari Global Marine Vessel Automatic Identification System—semacam sistem untuk mengidentifikasi kelautan dunia secara sistematis.

Peran pemerintah

Teknologi baru memberikan peluang besar untuk mendiversifikasi basis ekonomi Indonesia dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Tantangan bagi pemerintah lokal dan nasional adalah bagaimana mengelola kecepatan dan sifat transnasional dari kemajuan teknologi ini.

Untuk memaksimalkan kemajuan teknologi, Indonesia perlu berinvestasi hari ini juga. Investasi pengetahuan mulai di sekolah dan pendidikan tinggi, penelitian yang berkualitas tinggi dan keterampilan profesional akan membantu memperkuat kemampuan sektor publik dan swasta sehingga mampumelakukan inovasi sosial dan kebijakan.

Dan untuk menghindari melebarnya jurang antar-daerah, langkah investasi pengetahuan ini perlu dilakukan di seluruh negeri.

Inovasi memang akan terjadi sebagian besar di tingkat lokal, tetapi pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang akan mendukung transisi ke ekonomi pengetahuan. Pemerintah pusat perlu menyediakan ruang bagi para pelaku kebijakan untuk bereksperimen dan berinovasi - lewat bantuan teknologi - dan, akhirnya, menemukan solusi lokal untuk masalah lokal.

Pada tahun 2019, Bappenas akan mulai mengerjakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025. Rencana lima tahunan ini akan menjadi batu loncatan utama untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang menjadi modal transisi ekonomi pengetahuan dan berkembang dalam Revolusi Industri Keempat. - Arnaldo Pellini