Best Paper: Berkat Pendidikan, Kemiskinan Bukan Warisan

September 19, 2018

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memberikan penghargaan kepada Senza Arsendy sebagai salah satu Best Paper di IDF 2018.

Dilansir dari data  BPS per Maret 2018, Indonesia perlu berbangga karena telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 25,95 juta jiwa, atau kurang dari 10% total seluruh penduduk . Sayangnya, laporan Bank Dunia di tahun 2016 menunjukan ketimpangan ekonomi di Indonesia cenderung meningkat sejak awal reformasi. Indeks Gini Rasio yang biasa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan meningkat dari 0,3 pada dekade 1990-an menjadi sekitar 0,4 pada 2017. Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh sebagian kelompok saja, belum merata. 

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan ini dirasakan tak hanya oleh orang tua tetapi juga diwariskan ke anak-anaknya. Musababnya anak dari keluarga miskin sulit mengakses layanan dasar, seperti pendidikan berkualitas sementara anak-anak dari ekonomi mampu bisa dengan mudah memperoleh layanan dasar yang lebih berkualitas. Kondisi yang membuat ketimpangan semakin parah.

Sejumlah peneliti menyelidiki tingkat keterhubungan antara kesejahteraan orang tua dan dampaknya terhadap anak-anak mereka. Dalam banyak literatur, konsep ini disebut juga sebagai mobilitas antar generasi. Semakin tinggi korelasi variabel orang tua dan variable anak menunjukkan mobilitas yang rendah. Sebaliknya, semakin rendah korelasi orangtua dan anak menunjukkan mobilitas yang tinggi (Levine & Jellema, 2007).

Pencapaian pendidikan adalah salah satu variabel yang paling umum digunakan para ekonom dan sosiolog untuk menentukan sejauh mana status sosial ekonomi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Literatur tentang topik ini melihat ada sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi mobilitas pendidikan antargenerasi seperti peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (Latif, 2017; Mayer & Loppo, 2008; Solon, 2002), konstruksi masal sekolah umum (Hertz & Jayasundera, 2007; Duflo , 2001), dan penghapusan biaya sekolah (Jerim & MacMillan, 2015).

Senza Arsendy, praktisi Monitoring, dan Evaluasi di dunia pendidikan,  mengulas tingkat dan pola mobilitas pendidikan sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Indonesia. Hasilnya, dia melihat kebijakan-kebijakan publik di bidang pendidikan pada satu dekade terakhir berpotensi untuk meningkatkan mobilitas antar generasi di Indonesia.Makalah yang berjudul The Role of Public Policy and Economic Inequality on Intergenerational Mobility Trends in Indonesia after the Asian Financial Crisis akhirnya bisa meraih predikat Best Paper di Indonesia Development Forum.

Peningkatan Anggaran Pendidikan dan Program PAUD

Hasil penelitiannya menunjukan ada korelasi positif yang signifikan antara pendidikan orangtua dan pendidikan anak. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua, maka semakin tinggi pendidikan anak mereka, dan sebaliknya. Dengan kata lain, capaian pendidikan anak ditentukan oleh sejauh mana pendidikan yang dicapai orang tuanya.

Orang tua berkontribusi pada pencapaian pendidikan anak-anak mereka melalui dua mekanisme yang berbeda, namun dapat saling berinteraksi: turunan biologis dan pola pengasuhan. Pertama, kemampuan orang tua dapat diturunkan kepada anak-anak mereka melalui gen dan faktor-faktor biologis lainnya. Kedua, orang tua dapat mempengaruhi masa depan anak-anak mereka dengan berinvestasi dalam perkembangan mereka.  Modal finansial, sosial dan budaya dari orang tua yang berpendidikan tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya tetapi juga menggunakannya secara lebih efektif untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka.

Data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia menunjukan bahwa  terjadi mobilitas antar generasi yang  terkait pendidikan yang signifikan di tahun 2007-2015 dibanding periode-periode sebelumnya. Mobilitas antargenerasi yang tinggi ini ternyata selaras dengan sejumlah kebijakan pendidikan yang muncul di periode itu.

Belanja pendidikan yang dialokasikan negara telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006-2008 alokasi anggaran pendidikan hanya sekitar 16%. Di periode selanjutnya, angka ini konsisten meningkat, minimal periode menjadi 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peningkatan anggaran banyak teralokasi untuk mendorong kesempatan berpendidikan, khususnya untuk kelompok miskin. Tahun 2010, hampir enam juta siswa dari kelompok miskin menerima beasiswa. Pemberian beasiswa ini menjadi program bantuan rumah tangga terbesar nomor tiga yang dibiayai oleh pemerintah pusat setelah raskin dan Jamkesmas saat itu (World Bank, 2012). Beasiswa ini diberikan kepada siswa berdasarkan kehadiran mereka di sekolah. Jumlahnya bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan. Program ini bertujuan mengurangi masalah keuangan yang menyebabkan siswa dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah.

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan lewat otonomi sekolah, pemerintah juga mempunyai program bernama Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2008, program BOS telah mengalami beberapa penyempurnaan.  Tahun 2009, BOS bisa digunakan untuk mengembangkan kapasitas guru. Tahun 2012, pemerintah menggunakan dana BOS untuk mendorong sekolah gratis. Peraturan tersebut melarang pungutan wajib di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (Bank Dunia, 2013).

Mulai tahun akademik 2013/2014, pemerintah meningkatkan jumlah nominal anggaran untuk pendidikan menengah atas menjadi Rp 1.000.000 per siswa per tahun untuk sekolah menengah atas.. Kebijakan-kebijakan progresif ini dianggap mampu meningkatkan mobilitas pendidikan pada periode survei antara 2007 dan 2015.

Selain peningkatan belanja pendidikan, Indonesia juga melakukan reformasi besar dalam pendidikan anak usia dini. Bekerja sama dengan Bank Dunia dan Pemerintah Belanda, pemerintah pusat mempromosikan kesiapan sekolah anak-anak balita, khususnya di masyarakat pedesaan, melalui layanan anak usia dini (Hasan, Hyson & Chang, 2013). Hasilnya, rasio pendaftaran anak-anak di pendidikan awal telah meningkat dari 15% pada awal 2000-an menjadi 47% pada tahun 2012 (OECD & ADB, 2015).

Reformasi pendidikan anak usia dini ini kemungkinan berkontribusi besar terhadap peningkatan mobilitas antargenerasi di tanah air. Literatur tentang ini mengatakan bahwa intervensi dini menjadi alat untuk mengakhiri lingkaran setan kemiskinan dan mengurangi beberapa efek kesenjangan pendidikan pada anak-anak (OECD & ADB, 2015).

Subsidi Pendidikan dengan Teliti

Mobilitas pendidikan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan dari tahun 1997 hingga 2015. Kebijakan publik yang progresif di bidang pendidikan terbukti berpotensi untuk mengurangi ketimpangan kesempatan. Hal ini menunjukan bahwa faktor eksternal yang dimainkan oleh pemerintah berkontribusi untuk menghentikan lingkaran setan ketimpangan pada kelompok-kelompok kurang beruntung.

Meskipun kebijakan pendidikan belakangan sudah dianggap mampu berkontribusi mendorong mobilitas. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki sistem pemberian beasiswa agar tepat sasaran. Alasannya, banyak penerima beasiswa yang sudah tak layak lagi dibantu sementara masih banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Proses seleksi penerimaan beasiswa mungkin perlu juga mempertimbangan tingkat pendidikan orang tua sehingga mobilitas antargenerasi bisa terjadi.

Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada perbaikan kualitas pendidikan. BOS adalah salah satu alat untuk meningkatkan kualitas sekolah, terutama sekolah pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan ini digunakan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Anak tak sekadar menghadiri kelas tetapi juga belajar pengetahuan dan keterampilan yang berharga dari sekolah mereka. Pendidikan yang tepat dan berkualitas di sekolah membantu siswa miskin untuk menghentikan pengaruh latar belakang orang tua dalam memprediksi masa depan mereka. Dan pada akhirnya, karena pendidikan, kemiskinan tak lagi menjadi warisan orang tua .**