Mengarusutamakan Kesetaraan di IDF 2018

August 03, 2018

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama pemenang call for papers

Hafida Fahmiasari, finalis Call for Papers, gembira ketika dia diberi kesempatan berbicara di Imagine VII: Penguatan Konektivitas Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. Pasalnya, konsultan dari Royal HaskoningDHV ini memaparkan makalahnya di sesi yang bersamaan dengan aktivis dan akademisi yang jauh lebih senior dibanding dirinya.

"Awalnya saya submit untuk Call for Papers. Ternyata, panitia dimasukkan ke panel utama bersama Prof Suyono dan Bu Tri Mumpuni. Jadi merasa remah-remahan bila dibandingkan dengan beliau-beliau," ujar Hafida saat membuka presentasinya yang berjudul “Analyzing Port Connectivity in South-East Asia using Global Marine Vessel Automatic Identification System Data” pada Selasa 10 Juli 2018.

Di sesi yang bersamaan dengan Hafida, ada tiga pembicara lain yang akan memaparkan pengalamannya. Ada guru besar bidang transportasi dari Universitas Indonesia Suyono Dikun, pendiri sekaligus Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni Wiyatno, dan pakar ekonomi dari Australian National University Peter McCawley. Diskusi itu dipandu oleh Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Mardiana.

Hafida membawakan penelitian tentang penggunaan big data Global Marine Vessel Automatic Identification System untuk menilai konektivitas pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Automatic Identification System (AIS) adalah sistem untuk menghindari tabrakan antar-kapal. Melalui data AIS ini, Hafida melakukan simulasi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia lewat dua metode konektivitas pelabuhan, network efficiency model (model efisiensi jaringan) dan betweenness centrality.

Hasilnya, simulasi tol laut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Singapura hingga 8 persen karena kapal-kapal dari Asia Timur bisa langsung menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, dan Sorong, Papua Barat. Tol laut juga mengurangi ketergantungan terhadap Tanjung Priok sebanyak 24 persen.

"Tapi kalau ini mau berhasil, pemerintah harus bangun industri di sana agar kargo balik ke Barat penuh," ujar Hafida.

Lewat penelitian tentang tol laut inilah, makalah Hafida diganjar sebagai Best Paper Call for Papers di Indonesia Development Forum 2018.

Perhelatan Indonesia Development Forum 2018 memang resmi ditutup pada Rabu, 11 Juli 2018. Forum yang telah digelar kali kedua ini mempunyai tema besar “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar-Wilayah di Seluruh Nusantara”.

Indonesia Development Forum 2018 digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

Tak hanya membahas tentang solusi mengatasi kesenjangan antar wilayah, nyatanya IDF 2018 menunjukan komitmennya sebagai forum yang memberi kesempatan setara bagi semua kelompok untuk berpartisipasi. IDF 2018 mendukung kesetaraan gender, usia, bahkan daerah asal.

Sebanyak 250 pembicara dari pelbagai kalangan, dalam dan luar negeri, hadir mengisi 32 sesi selama dua hari. Mereka diberi kesempatan untuk mempaparkan ide dan gagasannya berdasarkan pengalaman masing-masing.

Partisipasi Kelompok Disabilitas

IDF 2018, sebagai forum yang inklusif, juga menghadirkan sejumlah pembicara atau pegiat disabilitas. Sebut saja aktivis tuli Surya Sahetapy, Akademisi dari Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Slamet Thohari, aktivis disabilitas Cucu Saidah, dan sejumlah pembicara lain.

Pada pelaksanaan Hari Kedua, IDF 2018 mengetengahkan diskusi SPECIAL SESSION II: Disability, Policy and Services: Regional Disparities in the Indonesian and Australian Experience (AIDRAN). Diskusi ini membahas kesetaraan akses dan dukungan kebijakan untuk disabilitas bersama Research Fellow, La Trobe University, Australia, Dina Afrianty;  
Senior Research Fellow, Institute for Culture and Society, Western Sydney University, Australia, 
 Karen Soldatic; Sekretaris Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, Slamet Thohari; 
Founder Braille’iant Community, Yuhda Wahyu Pradana; dan dipandu Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Vivi Yulaswati.

“Stigma yang masih  berkembang adalah anak disabilitas merupakan dampak dari orang tua yang berdosa dan anak disabilitasitu ‘special person’ dan lebih baik beraktivitas di rumah. Ini menjadikan disabilitas menjadi invisible,” ujar peneliti La Trobe University, Dina Afrianty.

Puluhan relawan dari Bravo for Disabilities dikerahkan untuk mendukung para penyandang disabilitas leluasa berpindah dan menikmati semua sesi dengan nyaman. Juru bahasa isyarat disediakan untuk membantu teman tuli agar dapat mengikuti rangkaian IDF 2018. Layar interpreter bahasa isyarat tersedia di forum besar untuk menerjemahkan presentasi atau diskusi yang sedang berlangsung.

Kursi sofa di deretan paling belakang disediakan bagi teman disabilitas mental yang ingin beristirahat sejenak setelah konsentrasi penuh mengikuti kegiatan. Fasilitas lain di lokasi perhelatan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

"Memang belum sempurna, tapi IDF 2018 sudah mengarah menjadi forum yang inklusif, menghadirkan kenikmatan bersama dalam mengikuti kegiatan termasuk bagi penyandang disabilitas," ujar Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas, Fajri Nursyamsi, lewat cuitan twitter.

Sebelum acara, Tim IDF 2018 mendapatkan pembekalan sensitivitas disabilitas dari Bravo for Disabilities. Tinjauan lokasi juga dilakukan bersama sejumlah pegiat disabilitas pada sepekan sebelum perhelatan sebagai bahan masukan agar Indonesia Development Forum 2018 berjalan lebih inklusif.

Bappenas sebagai inisiator IDF 2018 mendorong kota layak huni (liveable city) untuk semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah kota seluruh Indonesia berdiskusi ketika menyusun indeks kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas untuk kehidupan yang inklusif.**