Perluas Akses Kesehatan Lewat Sektor Swasta

July 11, 2018

Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-fraud Rujukan BPJS Kesehatan Elsa Novelia saat mengisi Special Session VI: National Health Insurance and Private Sector, Indonesia Development Forum 2018, Rabu, 11 Juli 2018.

Jakarta 11 Juli 2018-Kesenjangan  di bidang kesehatan ditandai dengan  perbedaan jumlah fasilitas kesehatan antara daerah satu dengan daerah lain. Menurut  Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-fraud Rujukan BPJS Kesehatan Elsa Novelia masalah kesenjangan fasilitas kesehatan dilihat dari dua aspek.

"Masalahnya distribusi fasilitas kesehatan yang tak merata dan kebutuhan tempat tidur yang masih kurang," kata Elsa saat di Special Session VI: National Health Insurance and Private Sector, Indonesia Development Forum 2018, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Elsa, upaya ini bisa diatasi dengan melibatkan pihak swasta. Elsa mengharapkan peran swasta membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer di daerah-daerah terpencil. Dia berharap pembangunan ini disertai dengan perbaikan mutu layanan dan jaminan kesehatan dengan menggunakan standar Jaminan Kesehatan Nasional.

"Bukan hanya fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit, tetapi juga apotek yang melayani peserta JKN," kata Elsa.

Selaras dengan pendapat Elsa, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo menuturkan pemerintah terus meningkatkan keikutsertaan rakyat di Jaminan Kesehatan Nasional. Perbaikan juga dilakukan pada tarif kesehatan yang akan diterima oleh rumah sakit atau faskes, termasuk yang berasal dari sektor wisata.

"Harapannya rumah sakit swasta tak hanya menjaga mutu yang baik tetapi juga bisnis rumah sakit juga tumbuh," kata Bambang.

Sampai saat ini, rumah sakit yang bergabung menjadi mitra  Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 49 persen dari total keseluruhan. Sedangkan fasilitas kesehatan primer yang bergabung menjadi mitra JKN mencapai 60 persen.

Ketua Kompartemen Jaminan Kesahatan Nasional Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Fajaruddin Sihombing mengatakan rumah sakit swasta membutuhkan tiga kepastian sebelum mendirikan fasilitas kesehatan di pelosok Indonesia. Kepastian itu terkait kecukupan pembayaran, kecepatan pembayaran, dan keberlangsungan program. Bila pasarnya ada, Fajar menjamin akan banyak sektor swasta yang mendirikan fasilitas kesehatan di pelosok Indonesia.

Mengatasi kesenjangan antar-wilayah di Indonesia memang tak bisa dilakukan pemerintah sendiri, membutuhkan banyak pihak termasuk swasta. Karena itulah,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar Indonesia Development Forum 2018.

IDF 2018 bertajuk “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar-Wilayah di Seluruh Nusantara”. Forum ini  mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.**