Menuju IDF 2018: Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

July 08, 2018

Perajin menyelesaikan pembuatan pola pada kain batik, di Desa Klampar, Proppo, Pamekasan, Jatim, Sabtu (8/6). Beberapa perajin batik di daerah itu, mulai membuat pola berbeda dari batik yang sudah ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/Koz/mes/13.

Untuk menyelesaikan masalah pada tingkat lokal, pemimpin dan masyarakat setempat membutuhkan kapasitas dan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan semangat desentralisasi, pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer daeah sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing.

Nyatanya, dana transfer tersebut tidak selalu dimanfaatkan oleh daerah secara efektif atau inovatif dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada. Beberapa permasalahan yang seharusnya dapat diatasi pada tingkat lokal, namun tidak ditangani dengan baik, yang kemudian menjadi masalah nasional.

Keragaman geografis, budaya, dan sosial  menjadi kekayaan dan keunikan yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Namun di sisi lain, keragaman tersebut berarti juga bahwa tiap wilayah menghadapi tantangan yang cukup spesifik. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang tepat terhadap kondisi dan kebutuhan lokal.

Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan masukan terkait inovasi yang dapat memperkuat kepemimpinan dan tata kelola lokal. Pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas mengelola anggaran dan kebijakan dengan transparan dan akuntabel menjadi modal dasar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Banyak masukan ke Indonesia Development Forum 2018 terkait inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.  Salah satu gagasan muncul dari Communication Specialist Yayasan Kota Kita Paulista Surjadi dengan makalah berjudul “‘Data Kota’ (‘Urban Data’) Banjarmasin: Improving evidence-based planning and development through technology, design, and collaboration”.

Makalah Paulista menjelaskan banyak data daerah yang susah diakses dan diterjemahkan. Kondisi ini tentu menghambat proses pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Data yang baik akan membantu pejabat pemerintah dan warga berkoordinasi menentukan agenda prioritas program pembangunan seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin.

Sejak 2017, Pemerintah Banjarmasin dan Kota Kita telah membangun platform digital Datakota.id/banjarmasin  yang mampu mendiagnosa permasalahan dan kebutuhan kota. Platform ini tak hanya memuat data berupa angka, tetapi juga informasi geospasial berupa peta interaktif yang menggambarkan kondisi lingkungan di Banjarmasin. Pengguna bisa mencetak informasi yang tersedia secara langsung.

Inovasi berupa sistem informasi juga diungkapkan oleh Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya Deby Febriyan Eprilianto lewat judul “Inovasi dalam Sektor Publik di Era Digital (Studi : Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)”. Sistem informasi desa yang telah dirintis sejak 2006 di Desa Dlingo nyatanya mampu memperbaiki manajemen data desa, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan informasi publik.

Sistem Informasi Desa (SID) Dlingo ini menjadi cikal bakal pengembangan dan penerapan SID di seluruh desa Kabupaten Bantul. Meskipun, terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan SID yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah bila ingin menerapkan sistem ini. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dan memanfaatkan SID.

Gagasan lain muncul dari kandidat Ph.D James Cook University, Dwi Amalia Sari dengan tajuk materi “Forest Landscape auditing: a proposed new mechanism for enhancing the performance of local governance”. Dwi yang juga pegawai plat merah dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mengusulkan mekanisme audit lanskap hutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Di Indonesia, menurut Dwi, ketiadaan metode audit yang sesuai di tingkat lokal telah menghasilkan konflik berkelanjutan di antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat setempat. Permasalahan ini sejatinya bisa diatasi dengan metode audit lanskap hutan seperti yang Dwi lakukan di Kampar Peninsula, lanskap hutan yang membentang di Kabupaten Pelalawan, Riau. Berkat metode audit lanskap hutan, masalah-masalah kehutanan yang muncul di Kampar Peninsula bisa diatasi.

Solusi-solusi berupa praktik baik seperti di atas lah yang akan dipaparkan di Indonesia Development Forum 2018. Forum yang diiniasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative ini efektif menjadi contoh inovasi yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Puncak IDF 2018 akan digelar pada tanggal 10-11 Juli 2018. Tema yang diangkat adalah “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar Wilayah di Seluruh Nusantara”.  IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

Materi bermanfaat lain seputar inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah yakni karya dari Koordinator Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative, Mochammad Fadjar Wibowo dengan judul “Peta Kemitraan: Pemanfaatan Web-based Marketplace untuk Akuntabilitas Sosial Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan di Daerah”; Dosen Ilmu Adminitrasi Publik Universitas Tidar Arif Budy Pratama berjudul “The promise of Behavioural Insights to Tackle Development Issues and shaping public policies in Indonesia”; dan Peneliti Senior dari Universitas Papua Marlon Arthur Huwae dengan “Redefining Tourism Governance in Raja Ampat: Sustainable Development Plus, Governance Index and Open Access Android Based App”.

Makalah menarik yang layak disimak dari Dosen Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Achmad Room Fitrianto dengan tajuk “Community-Based Tourism Development in Ujungpangkah Sub district as Gresik Government Effort in Enhancing the Rural Areas Potencies”; Peneliti Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Ward Barenschot “The Political Economy of Clientelism: Regional Disparities and Local Politics Across Indonesia”; pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini menjadi kandidat doktor dari University of Canberra Adyawardaman bertajuk “Seeking Network Governance in a Decentralised Indonesia: The Case of Public Sector Innovation in Batang Regency”; dan Auditor Kementerian Perindustrian Alexander Hamonangan Nainggolan membawakan “What makes innovation in the public sector so challenging?”.**