Menuju IDF 2018: Perbaikan Pelayanan Dasar Solusi Kesenjangan Wilayah

July 07, 2018

Seorang anak menunjukan Kartu Identitas Anak (KIA). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah kebutuhan dasar yang mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia. Pelayanan dasar ini juga memastikan bahwa Indonesia memiliki angkatan kerja yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Nyatanya, akses dan kualitas pelayanan dasar antar daerah dan kelompok masyarakat menjadi penghambat bagi pertumbuhan Indonesia. Di sektor pendidikan, distribusi guru yang tidak merata dan buruknya kualitas pendidikan di banyak daerah menjadi persoalan signifikan. Di sektor kesehatan, masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta belum memenuhi standar minimum. Masih banyak rumah tangga berpendapatan rendah belum memiliki rumah yang memadai, dan ketiadaan akses air minum dan sanitasi di banyak tempat berpengaruh pada tingginya angka penyakit menular dan stunting.

Permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar; khususnya di antara masyarakat marginal; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana; kurangnya pendekatan baru dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan; serta rendahnya koordinasi lintas sektor.

Menyikapi permasalahan ini, ratusan akademisi dan pemerhati kesejahteraan telah mengirim ide dan gagasan untuk memperbaiki pelayanan dasar. Salah satunya adalah Erfan Agus Munif yang merupakan pamong belajar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.

Erfan mempunyai gagasan seperti yang tersurat di judul makalahnya “Gerakan Kesetaraan Pendidikan Berbasis Desa (Getar Desa), Inovasi Percepatan Penurunan Kesenjangan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Bondowoso”. Getar Desa merupakan strategis dan terintegrasi yang melibatkan peran pemerintah, swasta, orang tua untuk percepatan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah  (RLS) melalui pendidikan kesetaraan, angka partisipasi sekolah, dan vokasi untuk peningkatan pendapatan warga belajar.

Sebelum program Getar Desa ada, Kabupaten Bondowoso masih tercatat sebagai salah satu kabupaten tertinggal. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 64.52, dengan RLS 5,57 tahun, dan Angka Harapan Hidup 65,89 tahun serta angka kemiskinan 14% (BPS:2016). Setelah berjalan selama satu tahun, program ini telah menghasilkan keluaran sebagai yakni peningkatan secara masif jumlah penduduk usia >21 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, meningkatnya anak putus sekolah usia sekolah yg kembali bersekolah, lahirnya kelompok usaha produktif, tersedianya model penyelesaian masalah lokal melalui pendekatan yang komprehensif dan bersinergi antar pihak.

Solusi lain disajikan oleh mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Taradhinta Suryandari lewat makalah bertajuk “Ketimpangan Pemenuhan Akses Air Bersih di Kabupaten Malang dan Pandeglang: Sebuah Analisis Diskursus”. Taradhinta menganalisis ketimpangan pemenuhan akses air bersih di dua kabupaten tersebut melalui analisis diskursus. Diskursus merupakan sebuah jalinan ide, praktik dan aksi yang mempengaruhi masyarakat luas dan dianggap benar.

Hasil analisis Taradhinta, ketimpangan akses air bersih terjadi karena adanya pertentangan diskursus pemilik kepentingan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan Kabupaten Pandeglang, Banten,  mengenai prasyarat dasar terhadap akses air bersih. Persaingan wacana ini menciptakan batasan politis terkait “siapa yang berhak mendapatkan akses air bersih”. Akibat pandangan tersebut, masyarakat miskin yang tidak memiliki kapasitas,  namun lebih membutuhkan akses air menjadi terkesampingkan.

Berbeda dengan Erfan dan Taradhinta yang menjadikan praktik baik di daerah sebagai solusi, peneliti dari Bank Dunia Wisnu, Harto Adiwijoyo  beranjak dari pertanyaan awal: “Apakah teknologi memperburuk ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia?” Dia melihat Indonesia Barat menerima 85 persen akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sementara wilayah Timur hanya berkisar 15 persen.

Setelah diteliti lebih lanjut, Wisnu menemukan bahwa akses teknologi informasi dan komunikasi di sekolah mampu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Adanya rumah tangga yang sudah diterangi listrik, kepemilikan komputer, dan biaya transportasi rendah juga mampu mengatasi kesenjangan di Indonesia. Oleh karena itu, Wisnu menyarankan pemerintah memprioritaskan peningkatan akses TIK di sekolah.

Solusi-solusi terkait perbaikan pelayanan dasar inilah yang akan dipaparkan di puncak Indonesia Development Forum 2018 pada 10-11 Juli 2018. Forum yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative ini mempunyai tema besar “Pathways to Tackle Regional Disaprities Across The Archipelago”.

IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan, berbasiskan ilmu pengathuan, pengalaman, dan fakta. Hasilnya, akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

Selain tiga makalah yang diulas singkat di atas, masih banyak ide dan gagasan terkait perbaikan akses dasar sebagai solusi mengatasi kesenjangan wilayah. Makalah-makalah ini juga akan dipaparkan di Indonesia Development Forum 2018.

Project Manager dari Wahana Visi Indonesia Andreas Sihotang akan memaparkan makalahnya yang berjudul “Citizen Voice and Action: Improving Basic Services through Social Accountability Approach”. Penelitian ini membahas penggunaan akuntabilitas sosial sebagai pendekatan untuk meningkatkan layanan dasar. Akuntabilitas sosial merupakan pertanggungjawaban yang bergantung pada keterlibatan warga negara melalui berbagai tindakan dan strategi, di luar pemungutan suara.

Judul lain yang akan disampaikan di IDF 2018 seperti milik perencana Bappenas, Nur Aisyah Nasution berjudul “Analisis Kemajuan Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak: Antar Provinsi serta Antara Perkotaan dan Perdesaan”; Koordinator Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, Mochammad Fadjar Wibowo bertajuk “Social Media Optimization to Improve Rural Health Workers Recruitment Process in Indonesia”; Divisi Monitoring dan Evaluasi INOVASI, Senza Arsendy yang menkaji “The Role of Public Policy and Economic Inequality on Intergenerational Mobility Trends in Indonesia”.

Paparan menarik lain akan disampaikan Chief Strategy Officer Solo Kota Hijau, Sessario Bayu Mangkara lewat judul “Potensi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Pengelolaan Sampah Berbasis Aplikasi Daring”; bagian monitoring evaluasi Simavi Indonesia, Yusridar Mustafa dengan judul “Kewirausahaan Sanitasi Berbasis Minat dalam Memenuhi kebutuhan dan Menciptakan Keberlanjutan Akses Sanitasi untuk Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Manggarai Barat”.**