Program Keluarga Harapan (PKH): Solusi Atasi Ketimpangan Ekonomi

June 27, 2018

Uswatun Hasanah, warga Jalan Sungai Biru Laut, Kota Banjarmasin ini sumringah saat  mengangkat piagam Program Keluarga Harapan (PKH) Sejahtera Mandiri. Penghargan ini dianugerahkan Kementerian Sosial RI dalam acara Bimbingan dan Pemantapan Sumber Daya Manusia PKH di Kota Banjarmasin, Ahad, awal Juni lalu.

Perempuan berjilbab ini mengisahkan mendapat bantuan sosial (bansos) PKH pada tahun 2016. Saat itu, ia telah memulai usaha merangkai bunga untuk pengantin di rumahnya namun belum berkembang karena terbentur modal yang minim. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah kebijakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat. Langkah ini sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Sejak mendapatkan PKH, uangnya saya gunakan untuk biaya sekolah anak-anak. Sementara uang yang tadinya untuk biaya sekolah saya sisihkan untuk menambah modal usaha," katanya, sepeerti yang dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial.

Setahun berselang, ia bisa membeli lemari pendingin untuk menyimpan bunga rampai. Produksi Uswatun terus meningkat seiring pesanan yang semakin banyak. Kini, dia telah memiliki 10 orang pegawai untuk membantu memenuhi pesanan bunga rangkai. 

Selain Uswatun, penyerahan penghargaan secara simbolis juga diberikan kepada Yuliatin, Diana Kusnarti, dan Jamaliyah atas prestasi yang sama. Mereka telah memiliki berbagai usaha rumahan dengan omzet yang menggembirakan. Ada yang memiliki usaha laundry pakaian, produksi bawang goreng, dan toko kelontong. 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan para perempuan ini telah dinyatakan tergraduasi secara mandiri. Graduasi mandiri atau keluar dari kepersertaan PKH secara sukarela, merupakan bentuk kesadaran diri dari Keluarga Penerima Manfaat yang sudah sejahtera. Hal tersebut dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat mengalami peningkatan ekonomi.

"Pencapaian ini patut kita apresiasi dimana atas kerja keras semua pihak. Ada prestasi yang dicapai, yang didukung atas kesadaran ibu-ibu KPM. Kini mereka telah sejahtera dan mandiri," kata Dirjen usai menyerahkan piagam penghargaan kepada Uswatun. 

Berdasarkan survei Kementerian Keuangan  September 2017 lalu, jenis bantuan sosial PKH memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), angka kemiskinan turun tipis dari 10,96 persen menjadi 10,64 persen. Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang tercermin dari koefisien gini juga turun dari 0,408 menjadi 0,393.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terus ditambah setiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah KPM hanya sebanyak 3,5 juta. Kemudian, tahun  2017, jumlah mencapai 6 juta KPM. Tahun 2018 ditargetkan  mencapai 10 juta KPM.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, program yang dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan  yang tersedia di sekitar mereka. PKH juga mulai dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. PKH juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini.

Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga. Bahkan, pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan diamanatkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk menjaring solusi sebagai bahan penyususn RPJMN 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Indonenesia Development Forum dengan tema 2018  "'Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago".

Didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative, IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta.**