Merajut Asa di Tanah Bekas Konflik

June 14, 2018

Mission Trip yang digelar Heka Leka. (Sumber: Facebook Heka Leka Maluku Cerdas)

Belasan guru dari Yayasan Pendidikan Christina Marthatiahahu, Ambon, Maluku, tampak serius mengoperasikan komputer jinjing di depannya.  Hari ini, mereka belajar memanfaatkan teknologi, khususnya internet, untuk membantu mempersiapkan bahan ajar.

Sejumlah anak muda yang menjadi relawan memberi bantuan ketika ada guru yang kebingungan mengoperasikan gawainya. Meski sudah menjadi guru, mereka tak segan belajar teknologi terkini. Mulai dari cara mencari informasi di mesin pencarian, memilih informasi yang tepat, hingga menggunakannya sebagai bahan ajar.

Itulah Literasi Digital yang merupakan serangkaian kegiatan "Goes To School" yang digagas komunitas Heka Leka. Heka Leka merupakan yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini didirikan oleh Stenley Ferdinandus, putra Ambon yang pernah menjadi korban kemanusiaan di Maluku, tahun 1999.

"Konflik di Maluku menyisakan banyak kepedihan. Banyak anak Maluku yang kehilangan kesempatan mengecap pendidikan layak, dan juga ditambah banyak masalah sosial lainnya. Dengan satu keyakinan, lewat pendidikan kita dapat kembali membangun Maluku," kata Stenley seperti yang dikutip dari Beritasatu.com.

Heka Leka yang berarti terlahir kembali ini didirikan 7 September 2011. Puluhan relawan bergabung dari pelbagai macam profesi, mulai dosen, mahasiswa, bahkan yang bukan dari kalangan akademisi. Heka leka timbul dari hati pemuda-pemudi Maluku yang tergerak melihat kesenjangan pendidikan di tempat asalnya.

Salah satu relawan Heka Leka, Mega Pattiasina, mengatakan banyak program yang telah yayasan lakukan. Selain Goes To School, juga ada Study Group, kelompok belajar yang tak hanya melibatkan para siswa, tetapi juga orang tua.

"Study Group ini muncul karena kami melihat anak-anak sulit sekali belajar di rumah dan kepedulian orang tua mendampingi anak belajar juga sangat kurang," ujar Mega saat ditemui di sela-sela Road to Indonesia Development Forum 2018 Ambon, akhir Mei lalu.

Mega mengatakan salah satu misi Heka Leka adalah menjadi katalisator untuk mempercepat pembangunan pendidikan di Provinsi Maluku. Sebagai katalisator, Heka Leka membuat program yang merangsang pola pikir anak-anak dan niat baik pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Total program yang telah dibuat berkisar 20 kegiatan.

Salah satunya, Mission Trip. Perjalanan bermisi mengajak anak-anak berkunjung ke sebuah pulau yang ada di Maluku dan mempelajari alam dan budaya setempat. Maluku memang provinsi kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau. Langkah ini dirasa tak hanya memberikan pengetahuan dan informasi baru melainkan juga mengajari anak-anak perbedaan.

Dulu, sejumlah aktivis Heka Leka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekerasan dan kerusuhan berlangsung di sana hanya karena tak mampu menerima perbedaan. Kekerasan dan kerusuhan yang mengakibatkan anak-anak tersendat. Bahkan, kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Mereka tak ingin anak-anak Maluku yang sekarang mengalami hal yang sama.

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua atau Jomtien Declaration tahun 1990 menyatakan pendidikan lebih sekadar soal membaca dan menghitung tetapi juga perubahan perilaku yang mempromosikan nilai-nilai positif. Nilai dan norma inilah yang kemudian berkontribusi secara baik dalam mendukung perdamaian.

Heka Leka mengusung nilai yang sejalan dengan deklarasi ini. Program-program yang dilakukan Heka Leka bukan hanya semata membantu anak-anak Maluku belajar, tetapi menumbuhkan karakter anak untuk bertanggung jawab, berpikiran terbuka, dan memahami perbedaan.

Indonesia Development Forum mendukung praktik baik inovasi pendidikan seperti yang dilakukan Heka Leka. Pendidikan merupakan salah satu alat mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia, sejalan dengan teman IDF 2018  "Terobosan Untuk Mengatasi Kesenjangan Disparitas Pembangunan Regional di Seluruh Wilayah Nusantara".

IDF 2018  digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Forum ini sendiri digelar 10-11 Juli 2018 mendatang. Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024.**